REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) meminta Korea Utara (Korut) agar menanggapi seruan dialog menyusul langkah Pyongyang yang dilaporkan kembali meluncurkan rudal balistik ke arah Laut Timur dalam unjuk kekuatan terbarunya. Korsel juga telah menghubungi Amerika Serikat (AS) mengenai peluncuran terbaru oleh Korut ini.
"Kami akan menjaga situasi di sekitar Semenanjung Korea di bawah kendali yang stabil, sambil melanjutkan upaya meningkatkan hubungan antar-Korea ke tingkat yang tidak dapat dibatalkan dengan melanjutkan dialog dan kerja sama," kata kementerian Unifikasi Korsel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip laman Yonhap, Rabu (5/1).
"Kami mendesak Korut untuk dengan tulus menanggapi upaya kami untuk membuat perdamaian dan kerja sama melalui dialog," kata pernyataan tersebut melanjutkan.
Pada upacara peletakan batu pertama pembangunan kereta api Rabu, Moon juga mengatakan kedua Korea tidak boleh menyerah pada dialog. Hal ini untuk secara mendasar mengatasi kekhawatiran yang berasal dari peluncuran rudal Korut seperti yang terbaru ini.
Korut menembakkan rudal itu pada Rabu sekitar pukul 8.10 waktu setempat dari provinsi utara Jagang. Menurut militer Korsel, rudal yang ditembakkan adalah rudal hipersonik pada September tahun lalu.
Peluncuran rudal itu terjadi beberapa jam sebelum Presiden Moon Jae-in menghadiri upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan rel kereta api di kota perbatasan antar-Korea, Goseong. Rel itu akan menghubungkan kembali jalan lintas batas. Rel kereta api ini juga menjadi salah satu kesepakatan utama yang dicapai selama pertemuan puncak 2018 antara Moon dan pemimpin Korut Kim Jong-un.
Penembakan Rabu terjadi kurang dari seminggu setelah Korut mengakhiri pertemuan partai kunci. Dalam pertemuan itu Pyongyang berjanji untuk terus memperkuat kemampuan militernya dengan situasi internasional semakin tidak stabil dari hari ke hari.
Korut tetap tidak menanggapi seruan untuk dialog setelah KTT Hanoi 2019 dengan AS runtuh tanpa kesepakatan. Kim Jong-un menuntut Washington terlebih dahulu menarik kembali apa yang disebutnya standar ganda dan kebijakan bermusuhan terhadap rezimnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika