REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG--Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap bekerja maksimal dan mengawali Tahun Anggaran (TA) 2022 ini dengan tertib administrasi. Mengawali tahun 2022 ini, Lagi-lagi Pemkab Muba dibawah komando Plt Bupati Beni Hernedi SIP menjadi yang pertama Tercepat di Sumsel dan Tercepat di Indonesia untuk kategori Pemerintah Kabupaten yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unauditied Tahun Anggaran 2021.
Hal ini diketahui saat Plt Bupati Beni Hernedi SIP diwakili Sekretaris Daerah Muba Drs Apriyadi MSi menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Un Auditied
Tahun Anggaran 2021 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel, Jumat (7/1/2022). "Ini wujud komitmen Pemkab Muba untuk selalu tertib administrasi dan akan terus dilakukan ke depan meski ini bukan pekerjaan yang mudah," ungkap Sekda Muba Drs Apriyadi MSi.
Ia menuturkan, sebagaimana aturan penyerahan LKPD ini harus diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Alhamdulillah di hari ke tujuh kami sudah menyelesaikannya, dan ini sudah dilakukan selama lima tahun berturut-turut," ucap Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya tersebut.
Menurutnya, capaian ini tentu tidak terlepas dari kerja keras Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Muba. "Ini sangat serius dituntaskan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Muba, Alhamdulillah berjalan baik dan lancar," katanya.
Apriyadi menambahkan, ada beberapa komponen yang diserahkan dalam LKPD TA 2021 diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian, Laporan Keuangan BUMD, Realisasi APBDes, dan Review LKPD Tahun Anggaran 2021. "Semua bekerja dengan maksimal tidak ego dan sangat mengedepankan sistem," ungkap Apriyadi.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Acep Mulyadi menyebutkan BPK RI Perwakilan Sumsel sangat mengapresiasi sistem Pemkab Muba yang sangat tertata dengan baik dan menjadi yang pertama di Sumsel dan kedua di Indonesia. "Kami salut dengan Pemkab Muba yang mana memiliki anggaran Rp 4 Triliunan lebih bisa diselesaikan secara cepat dengan BPK RI Perwakilan Sumsel," ungkap Acep.
Acep mengaku, ini merupakan sesuatu yang berat bagi BPK Perwakilan Sumsel namun bisa dikerjakan dengan maksimal oleh Pemkab Musi Banyuasin. "Inikan harusnya terakhir diselesaikan Maret 2022, tetapi Muba sangat awal bahkan untuk di Indonesia menjadi yang Tercepat di Indonesia untuk level Kabupaten," terangnya.
Ia menambahkan, seharusnya daerah lain yang lebih kecil APBD-nya dari Muba bisa lebih cepat. "Nah, ini sangat menarik Muba yang begitu besar APBD nya bisa lebih cepat dan menjadi yang pertama di Indonesia untuk kategori Pemerintah Kabupaten," kata Acep.
Acep berkeyakinan, Pemkab Muba yang sudah tujuh tahun berturut-turut meraih Opini WTP dan lima tahun berturut Tercepat menyerahkan LKPD diyakini akan kembali meriah Opini WTP yang kedelapan. "Kami optimistis Pemkab Muba akan kembali meraih Opini WTP untuk ke delapan kalinya," katanya.
Dalam kesempatan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Un Auditied Tahun Anggaran 2021 tersebut Sekda Muba Drs Apriyadi MSi turut didampingi Kepala Inspektorat Drs RE Aidil Fitri MSi, Kepala BPKAD Mirwan Susanto SE MSi, Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi AP MSi, dan Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika