REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tb menjadi bank syariah penyalur gaji bagi lebih dari dari 160 ribu aparatur sipil negara (ASN) dan prajurit TNI serta personel Polri di seluruh Indonesia. Besaran anggaran gaji ASN, TNI dan Polri yang disalurkan BSI per bulannya mencapai lebih dari Rp 600 miliar.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, BSI terus meningkatkan sinergi dan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memacu layanan transaksi keuangan syariah di lingkungan lembaga negara. Sekaligus turut berperan aktif mendukung pembangunan ekonomi.
"Kami siap memfasilitasi para ASN, prajurit TNI dan anggota Polri menikmati layanan syariah BSI," kata Hery, Selasa (11/1/2022).
BSI juga telah memfasilitasi kebutuhan kementerian dan lembaga negara melalui layanan e-channel BSI. Seperti untuk menerima pembayaran modul penerimaan negara dan pendapatan negara bukan pajak serta layanan pengelolaan SBSN sesuai syariah.
Tahun ini, BSI menargetkan tambahan realisasi penyaluran gaji bagi lebih dari 100 ribu ASN, prajurit TNI dan anggota Polri agar beralih pembayaran gajinya melalui BSI. Adapun sebagai bank persepsi pada penerimaan negara secara elektronik, BSI berkomitmen untuk memberi andil positif dalam melayani pembayaran penerimaan negara secara realtime, transparan dan efektif.
"Harapannya dapat mendukung Kemenkeu dalam proses administrasi dan implementasi modul penerimaan negara Gen.3 yang baru saja diresmikan," kata dia.
Dengan adanya layanan ini, nasabah BSI dapat membayar pajak secara langsung melalui berbagai kanal pembayaran yaitu BSI Mobile, CMS, BSI Net dan petugas bank. Selain memfasilitasi pembayaran gaji dan penerimaan negara, BSI juga menjadi salah satu agen penjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Sebagai mitra strategis Kemenkeu, BSI meningkatkan peran dalam hal pengelolaan rekening khusus (reksus) SBSN, meliputi layanan cash management dan penyampaian laporan rekening khusus SBSN. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pengelolaan rekening khusus SBSN memenuhi unsur syariah dan memberikan kontribusi bagi penyaluran APBN untuk membiayai proyek pemerintah secara optimal, efektif dan efisien.