REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengungkapkan, meski awalnya menuai kritik, Permendikbudristek Nomor 30 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi mulai menuai hasil. Dia mengatakan, sudah banyak laporan yang masuk ke Satuan Tugas (Satgas) PPKS.

"Melalui Permendikbud itu, sudah banyak laporan yang masuk ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual," ujar Nadiem dalam siaran pers, Sabtu (15/1).

Hal tersebut dia sampaikan oleh saat berdiskusi secara daring selama kurang lebih satu jam dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada Jumat (14/1). Nadiem hadir didampingi beberapa irektur jenderal dan inspektur jenderal Kemendikbudristek, sementara dari LPSK hadir ketua, wakil ketua, serta sekretaris jenderalnya.

Pada kesempatan itu, Nadiem secara khusus meminta LPSK agar dapat menyiapkan perlindungan kepada pelapor dan anggota Satgas jika terjadi ancaman balik dari terduga pelaku. Selain itu, Kemendikbudristek meminta agar LPSK lebih aktif melakukan sosialisasi ke kampus-kampus agar semakin orang banyak orang yang tahu, orang yang melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya dapat dilindungi oleh LPSK.

"Kerja sama dengan LPSK menjadi sangat penting, semoga prosesnya tidak membutuhkan waktu lama," terang Nadiem.

Sementara itu, LPSK memberikan apresiasi Kemendikbudristek atas penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Sepanjang 2021 terdapat 288 korban anak yang mengajukan permohonan ke LPSK, di mana 65,7 persennya merupakan korban kekerasan seksual.

"65,7 persennya merupakan korban kekerasan seksual. Terdapat 25 korban anak mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan," ungkap Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

Baca juga: 65,7 Persen dari 288 Anak Ajukan Permohonan ke LPSK Korban Kekerasan Seksual

Ikuti Whatsapp Channel Republika