REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Luas tanam padi pada musim tanam rendeng 2021/2022 di Kabupaten Indramayu hampir rampung. Kabupaten Indramayu pun menjadi salah satu daerah yang masuk dalam proyek strategis nasional modernisasi irigasi Rentang.
Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menyebutkan, target tanam pada musim tanam rendeng kali ini mencapai 120 ribu hektare.
"Dari target itu, saat ini sudah tercapai 90 persen," kata Sutatang.
Sebelumnya, realisasi tanam di Kabupaten Indramayu mengalami keterlambatan. Memasuki dasarian II Desember 2021, realisasi tanam baru sekitar 30 persen. Selain dipengaruhi adat desa, minimnya realisasi tanam juga disebabkan terkendala suplai air.
Irigasi yang bersumber dari Bendung Rentang sebelumnya memasuki masa pengeringan pada 1-30 Oktober 2021. Begitu pula untuk pengairan yang bersumber dari Waduk Jatiluhur.
Bahkan, untuk pengairan di Cipelang sebelah kiri, masa pengeringannya berlangsung selama 1,5 bulan, yakni 1 Oktober-15 November 2021. Jadi, air baru mengalir pada 16 November 2021. Setelah itu, dibutuhkan waktu sekitar satu minggu perjalanan air hingga sampai ke areal persawahan petani di Indramayu.
Kabupaten Indramayu kini menjadi salah satu daerah yang memperoleh proyek strategis nasional modernisasi irigasi Rentang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung (Cimancis), pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, jaminan ketersediaan air irigasi khususnya untuk pertanian menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Indramayu. Hal itupun akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indramayu, mengingat sebagian besar masyarakatnya adalah petani.
Nina menyebutkan, Kabupaten Indramayu memiliki luas panen 226.626 hektare. Pada 2020, produksi berasnya mencapai 1.363.312 ton gabah kering. Dengan capaian itu, Kabupaten Indramayu mendapat predikat sebagai daerah produsen beras tertinggi di Indonesia.
"Areal pertanian di Indramayu sangat luas. Namun sumber irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten relatif kecil, hanya 3,23 persen," kata Nina.
Pembagian kewenangan irigasi itu ditetapkan dalam Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi. Selain irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, ditetapkan pula daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, dengan total luas 4.354 hektare.
Adapula daerah irigasi kewenangan pusat dengan total 100.706 hektare, dimana salah satunya adalah daerah irigasi Rentang dengan luas 66.612 hektare. Dengan kondisi itu, maka pasokan air irigasi di Kabupaten Indramayu sangat bergantung pada pemerintah pusat melalui BBWS Cimancis.
"Dengan melihat luasnya daerah pertanian dan peran Indramayu dalam menjaga ketahanan pangan nasional, maka kami berharap konsep modernisasi irigasi Rentang memprioritaskan wilayah Indramayu dalam pembangunan infrastruktur pertanian, baik di daerah hulu, tengah dan hilir," kata Nina.
Sementara itu, Kepala BBWS Cimancis, Ismail Widadi, menjelaskan, selain di Kabupaten Indramayu, modernisasi irigasi juga dilakukan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon.
Ismail mengungkapkan, kondisi irigasi Rentang di ketiga kabupaten itu sudah berusia puluhan tahun. Karenanya, diperlukan upaya perbaikan hingga 2025 mendatang untuk memaksimalkan kecukupan air pertanian.
"Proyek ini untuk menyelesaikan masalah yang ditemui di lapangan, termasuk untuk kecukupan air pertanian, dengan anggaran Rp 5,5 triliun," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika