REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT PLN (Persero) bakal bertransformasi dengan pembentukan tiga subholding yakni subholding pembangkit, subholding transmisi dan pemasaran, serta subholding beyond kwh atau bisnis di luar listrik.
Dalam subholding beyond kwh, Erick mendorong PLN memetakan potensi pendapatan di luar listrik seperti PLN mobile dengan jaringan fiber optik.
"Beyond kwh atau di luar listrik yang kebetulan juga PLN punya kabel di mana mana, kita benchmark juga di negara lain, bisa ditingkatkan independensinya, tetapi tetap harus fokus ke pelayanan listrik, bukan tiba-tiba lari ke bisnis lain walau listrik bisa menghasilkan kesempatan bisnis lain," ujar Erick saat konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1).
Erick mengatakan PLN juga harus mempersiapkan diri menyambut perkembangan kendaraan listrik. Menurut Erick, PLN memiliki kesempatan besar dalam menjadi penyedia isi ulang baterai kendaraan listrik.
"Dulu isi bensin, sekarang mobilnya dicharger di rumah, tapi juga di tempat lain saat sedang tidak di rumah. Nah, itu bisa masuk PLN," ucap Erick.
Dalam subholding pembangkit, lanjut Erick, PLN akan memetakan semua pembangkit yang ada dan membentuknya sebagai subholding power generation. Kata Erick, nantinya semua pembangkit akan dilakukan spinoff dan dijadikan satu subholding sendiri.
"Subholding pembangkit ini akan mengkonsolidasikan semua yang ada hubungan turunan dengan pembangkit. Salah satunya (PT) PLN Batubara bisa saja dimerger atau ditutup. Itu yang lagi dipelajari," ungkap Erick.
Erick meminta PLN melakukan aksi korporasi mencari pendanaan baru tidak dengan utang dan penyertaan modal negara (PMN) dalam transisi ke energi baru terbarukan (EBT). "Nantinya, subholding ini juga bertugas untuk mencari pendanaan. Sebab, utang PLN saja sudah banyak hari ini. Jadi, subholding power ini bisa melakukan corporate action untuk mencari celah pendanaan," ucap Erick.
Apalagi, kata dia, untuk bisa mencapai target Net Zero Emission PLN perlu banyak membangun pembangkit EBT yang butuh dana yang tidak sedikit. Maka, opsi pencarian pendanaan di luar menjadi salah satu jalan terbaik.
"Jadi nanti ini pun bukan berarti menjual aset negara. Seperti halnya dengan konsolidasi yang kita lakukan kemarin di BRI PMN dan Pegadaian. Nggak ada kekuatan asing yang akan mengambil tetapi menjadi optimisme bagi market untuk masa depan PLN ke depan," ujar Erick.
Erick menjelaskan PLN dan Kementerian BUMN sudah melakukan branchmarking di beberapa negara seperti Italia, Korea, Perancis, bahkan Malaysia. Kata Erick, pembentukan subholding di PLN mampu meningkatkan efisiensi kerja PLN kedepan.
"Tahun ini akan ada subholding sendiri di tubuh PLN. Nantinya, enam bulan setelah ini ada lebih dulu virtual holding dan diharapkan full transisi di 2025, kalau bisa lebih cepat 2024, tergantung kondisi transisi yang penting tidak terburu-buru," kata Erick.
Erick memastikan transformasi tidak akan berdampak negatif bagi para pegawai di PLN. Erick mengatakan dengan transformasi justru akan ada peningkatan kualitas bagi para pegawai di PLN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika