REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan pada 2021. Prabowo menyebut, sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan terus dilanjutkan.
"Di antaranya, kebijakan pembentukan Komponen Cadangan dan perataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis," kata Prabowo dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/1).
Prabowo menuturkan, seiring dengan perkiraan munculnya berbagai ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan pun mengalami perubahan. Sehingga, sambung dia, dalam Rapim Kemenhan Tahun 2022 ini tema yang diusung adalah Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara.
Menurut dia, tema ini mengandung makna bahwa beserta seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Hal ini guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan.
"Dengan kerja sama seluruh komponen bangsa dengan profesionalisme dalam pengelolaan pertahanan keamanan, akan menjamin keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang berkelanjutan, serta pertahanan negara yang kokoh menuju Indonesia maju," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (7/10). Komcad ini merupakan program yang diinisiasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan, komcad ini dibentuk guna mendukung TNI dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Jokowi mengatakan, sistem pertahanan Indonesia ini bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara,” ujar dia.
Presiden pun menegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk hal lain, kecuali kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Dengan penetapan komponen cadangan ini, lanjutnya, akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat.
Komponen Cadangan yang ditetapkan ini sebanyak 3.103 orang dan bakal menjadi angkatan pertama sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Mereka terdiri Rindam Jaya 500 orang, Rindam 3 Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang, Rindam V brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika