REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberantas para mafia pupuk dengan cara mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan.
"Mempermainkan harga pupuk sama dengan mengganggu kehidupan masyarakat karena dampak dari kelangkaan pupuk sangat besar. Masyarakat perlu terlibat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Jangan sampai mafia pupuk menyalurkannya ke pihak lain dan mengambil keuntungan," kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad (23/1/2022).
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika merespon keberhasilan Polres Nganjuk dalam mengungkap jaringan mafia pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum lama ini. LaNyalla meminta masyarakat agar tidak sungkan melapor ke polisi jika mengetahui ada pihak-pihak yang terlibat mafia pupuk.
"Lapor ke aparat berwajib jika melihat ada penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini. Semua wajib ikut mengawasi agar tepat sasaran dan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan di tengah memasuki musim tanam dan melakukan pemupukan seperti sekarang," tuturnya.
LaNyalla juga mengapresiasi keberhasilan Polres Nganjuk membongkar jaringan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut. Dia berharap polisi mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya.
Senator asal Jawa Timur ini yakin bahwa pelaku mafia pupuk masih banyak yang belum tertangkap. Ia menegaskan bahwa aparat harus benar-benar menyapu jaringan mafia pupuk hingga bersih dan tuntas.
"Kita mendukung aparat kepolisian memberantas secara tuntas mafia pupuk ini. Perlu diungkap dari mana titik awal penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini bermula sehingga bisa menjadi efek jera dan tidak ada yang berani lagi mempermainkan pupuk," tutur dia menegaskan.
Selanjutnya, LaNyalla mengimbau kepada mereka yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi untuk menghentikan aksinya. "Kasihan para petani. Mari dukung petani kita karena ini semua menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan dengan kebutuhan pangan nasional. Jadi tidak main-main," ucap dia.
Dia juga meminta Kementerian Pertanian ataupun produsen pupuk bersubsidi untuk menindak tegas oknum-oknum yang terbukti ikut terlibat. "Untuk jaringan distribusi, baik distributor maupun kios resmi, kalau terbukti ikut terlibat harus diberi sanksi tegas," ucapnya.
Sebelumnya, Polres Nganjuk menangkap tiga pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah Nganjuk. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 111,5 ton pupuk bersubsidi jenis Urea, ZA Phonska, dan SP36. Para tersangka menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan merupakan anggota kelompok tani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).
