REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, penjualan KRI Teluk Mandar 514 dan eks KRI Teluk Penyu 513 tak akan mengurangi kekuatan Indonesia, karena keduanya memang sudah tak layak beroperasi. Namun setelah penjualan tersebut, ia sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dalam waktu 24 bulan akan ada 50 kapal perang.
"Saya telah laporkan ke Presiden, kabinet, bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur," ujar Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/9).
Jokowi, sebut Prabowo, juga telah menyetujui alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan. Bahkan, itu menjadi anggaran di bidang pertahanan terbesar dalam 40 tahun terakhir.
"Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar, mungkin dalam 40 tahun bahkan mungkin selama sejarah Republik Indonesia kalau dikaji dengan teliti," ujar Prabowo.
Adapun penjualan aset negara berupa kapal perang dilakukan karena umur kapal yang sudah tua. Tim peneliti dari TNI Angkatan Laut (AL) juga telah memastikan dua eks KRI yang dijual memang sudah tak layak.
"Jadi ini kan prosedur semusim, jadi memang aset-aset kita juga banyak yang sudah tua. Dipakai terus. Ini saya kira alamiah. Nah kita sudah siapkan penggantinya," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Rapat tersebut menyetujui penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan eks KRI Teluk Penyu 513.
"Setelah mendengarkan penjelasan Menhan, Menkeu, KSAL, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513," ujar Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid yang kemudian mengetuk palu, Kamis (27/1).
