REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Jika tertulis 'apartheid' di sampulnya, pasti ada anti-Semitisme di dalamnya. Hal ini, setidaknya, adalah bagaimana laporan terbaru Amnesty International mengkritik Israel.
Dalam laporan setebal 278 halaman yang diterbitkan pada awal bulan ini, Amnesty International mendokumentasikan diskriminasi sistematis yang dialami warga Palestina. Putusan Amnesty International adalah Israel bersalah atas tindakan apartheid.
Pemerintah Israel menolak laporan tersebut. Kementerian Luar Negeri Jerman, Kantor Luar Negeri Federal, juga tidak menerima laporan itu. Meski Kantor Luar Negeri Federal tidak mengatakan laporan itu anti-Semit, juru bicaranya Christopher Burger mengatakan mereka menolak ekspresi apartheid atau fokus kritik sepihak terhadap Israel. Kantor Luar Negeri Federal menempatkan laporan itu dalam konteks meningkatnya anti-Semitisme di Eropa.
Burger menegaskan mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk memastikan mereka tidak secara tidak sengaja mendorong anti-Semitisme ini.
Dilansir di Qantara, Sabtu (12/2), German-Israeli Society (DIG) melangkah lebih jauh dan meminta Amnesty International untuk mengembalikan Hadiah Nobel Perdamaiannya.
Menanggapi tuduhan apartheid dengan tuduhan anti-Semitisme dinilai mengalihkan fokus dari masalah yang ada. Mereka yang sudah yakin bahwa kata 'A' (apartheid) adalah anti-Semit memiliki alasan untuk tidak menyibukkan diri dengan penderitaan rakyat Palestina yang sangat nyata.
Amadeu Antonio Foundation membuat sebuah cuitan, yang menggambarkan laporan Amnesty International sebagai serangan anti-Semit terhadap Israel tanpa membuat referensi apa pun terhadap kondisi yang diuraikan dalam laporan tersebut.
Hal yang sama terlihat dari kolom blogger dan jurnalis terkemuka Jerman Sascha Lobo, yang sekarang menganggap Amnesty International sebagai "organisasi anti-Semit" tanpa mengutip satu kalimat pun dari laporan tersebut.
Tetapi, apa yang berlaku untuk satu kubu, berlaku juga untuk kubu yang lain. Mereka yang memberi label "apartheid" pada Israel menutup diri dari masyarakat sipil Israel yang hidup dan kompleks.
Mereka yang menuduh Israel apartheid dinilai melakukan lebih dari sekadar memprovokasi dan mengubah negara menjadi paria. Sebagai Leah Frehse, koresponden Timur Tengah untuk Koran pekanan Jerman Die Zeit, membuat komentar, "Apartheid ada untuk diatasi".
Oleh karena itu, tidak mengherankan orang Israel yang menolak kebijakan pendudukan, tetapi tidak ingin menyerahkan negara mereka, menolak laporan Amnesty International. Lagi pula, siapa yang secara sadar ingin hidup di negara apartheid dan mendapat manfaat darinya?
Perselisihan tentang kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan fakta menggantikan diskusi tentang fakta itu sendiri, khususnya di Jerman.
Laporan Amnesty International di atas segalanya adalah deskripsi situasi yang diketahui, dimana sistem hukum yang berbeda untuk orang Israel dan Palestina yang hidup di bawah pendudukan, kekerasan militer, blokade Jalur Gaza.
Seharusnya tidak mengejutkan bahwa pengamat kritis datang dengan kata apartheid untuk struktur politik seperti itu.
Apakah hal itu dapat dibenarkan atau tidak, merupakan hal yang diperdebatkan dan yang mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana situasi di lapangan dapat diperbaiki secara nyata.
Bagaimanapun, bahkan kritikus Jerman terhadap Amnesty International harus dapat menyetujui, bahwa situasi saat ini tidak dapat dipertahankan.
Sumber: qantara
Ikuti Whatsapp Channel Republika