REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pertemuan darurat untuk membahas dekrit Rusia atas wilayah di timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka pada Senin (21/2/2022) malam waktu setempat. Pertemuan terjadi atas permintaan Ukraina beberapa jam seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengakuan Moskow atas dua negara yang memisahkan diri tersebut.

"Kami sangat menyesali keputusan ini, yang berisiko menimbulkan dampak regional dan global," kata Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik, Rosemary DiCarlo sebagai pembicara pertama dikutip laman Anadolu Agency, Selasa (22/2/2022).

DiCarlo mengatakan, bahwa perundingan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi perbedaan di antara para aktor kunci mengenai masalah keamanan regional dan penyelesaian konflik di Ukraina timur. Langkah Rusia menuai kecaman dan ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat di tengah kekhawatiran invasi lebih lanjut ke Ukraina.

Utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menuduh Putin ingin dunia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. "Kembali ke masa sebelum PBB, ke masa ketika kekaisaran menguasai dunia," katanya.

Dia mengatakan, AS akan mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina. Inimengutip pada pengakuan dua wilayah timur Ukraina tersebut.

"Presiden Putin sedang menguji sistem internasional kita. Dia menguji tekad kita dan melihat seberapa jauh dia bisa mendorong kita semua," ujar Linda Thomas-Grieenfield.

Beberapa jam setelah keputusannya, Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk pindah ke Ukraina timur. Putin mengungkapkan bahwa tujuan pengerahan pasukan itu sebagai bentuk pemeliharaan perdamaian yang sungguh-sungguh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika