REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta adanya perencanaan yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan selama periode transisi kepemimpinan dan pembangunan di Jakarta.
“Seperti diketahui, 2023, adalah babak baru sekaligus masa transisi dari periode Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022,” kata Riza Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Jumat (25/2/2022).
Oleh sebab itu, menuju babak baru masa transisi, dia meminta adanya pelibatan masyarakat pada pemerintahan sementara. Dia berharap, dengan adanya hal tersebut bisa meningkatkan kualitas dan akurasi sasaran program guna menjawab kebutuhan warga DKI Jakarta.
“Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus dilakukan dengan lebih cermat, lebih teliti dan lebih terukur. Terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkolaborasi dalam pembangunan kota Jakarta tercinta,” tuturnya.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan, ada beberapa fokus pembangunan DKI Jakarta pada 2023 mendatang. Menurutnya, yang pertama akan diutamakan adalah sektor kesehatan, infrastruktur hingga pangan.
“Kedua, transformasi ekonomi yang dilakukan pada sektor transportasi, ekonomi digital dan pelayanan publik,” katanya.
Dia menambahkan, fokus ketiga yang akan diutamakan dalam pembangunan adalah air bersih dan sanitasi, perumahan hingga pendidikan. Terakhir, mencakup rencana perwujudan kota berkelanjutan dengan perluasan pemanfaatan energi rendah karbon.
“Serta perluasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru,” ucapnya.
Tak sampai di sana, penanganan permasalahan tahunan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, hingga pencemaran air dan udara, pemukiman liar, sampah, dan kriminalitas diklaimnya juga akan terus ditingkatkan. Menurutnya, program yang telah berjalan sejauh ini berjalan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika