REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov tidak akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Perlucutan Senjata di Jenewa. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Selasa (1/3/2022) waktu setempat.

"Kunjungan FM #Lavrov ke #Jenewa untuk sesi @UN_HRC dan Konferensi Perlucutan Senjata telah dibatalkan karena larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penerbangannya di wilayah udara sejumlah negara Uni Eropa yang telah memberlakukan sanksi anti-Rusia," kata misi Rusia PBB di Jenewa seperti dilansir laman Anadolu Agency, Selasa (1/3/2022).

Lavrov dijadwalkan untuk berbicara di badan hak asasi manusia PBB bersama dengan pejabat tingkat tinggi dari lebih dari 130 negara. Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih Senin pagi untuk mengadakan debat mendesak tentang perang Rusia-Ukraina. Debat tersebut diusulkan oleh Yevheniia Filipenko, duta besar Ukraina untuk PBB, tetapi ditolak oleh perwakilan Moskow untuk PBB Gennady Gatilov.

Pemungutan suara kemudian dilakukan dan diadopsi dengan 29 suara mendukung, lima menentang dan 13 abstain. Dewan HAM PBB mengatakan debat akan berlangsung Kamis.

Sementara itu Presiden Swiss Ignazio Cassis mengumumkan Senin (28/2/2022) bahwa Dewan Federal, sebuah badan yang mewakili partai-partai parlemen utama, memutuskan untuk mengadopsi paket sanksi yang dijatuhkan pada Rusia oleh Uni Eropa. Keputusan tersebut terkait intervensi militer Rusia yang berkelanjutan di Ukraina.

"Aset individu dan perusahaan yang terdaftar dibekukan dengan segera, sanksi keuangan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga akan segera diterapkan," katanya.

Menurut pengumuman oleh Badan Transportasi Udara Federal (Rosaviation), Rusia menutup wilayah udaranya Senin untuk 36 negara. Langkah itu dilakukan setelah Uni Eropa melarang pesawat Rusia dari wilayah udaranya pada Minggu. Swiss tidak termasuk di antara negara-negara yang disebutkan namanya.

Lavrov menjabat di bawah kepresidenan Putin dan Dmitry Medvedev. Dia menjadi menteri luar negeri pada 2004. Dalam kariernya, ia kerap mewakili Kremlin dalam negosiasi internasional di Jenewa mengenai konflik global seperti di Suriah atau yang melibatkan Iran dan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Baca juga : Imam Besar Al Azhar Minta Pemimpin Dunia Akhiri Perang Rusia-Ukraina

Ikuti Whatsapp Channel Republika