REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, alasan usulan menunda Pemilu 2024 karena Covid-19 justru berseberangan dengan klaim pemerintah. Dia mengatakan, pemerintah mengeklaim sebagai negara yang sukses menanggulangi pandemi Covid-19.
"Ini seperti melawan pendapat pemerintah sendiri, karena justru pemerintah mengatakan Indonesia salah satu negara yang paling suskes menangani pandemi. Kok tiba-tiba sekarang gara-gara pandemi, (pemilu) dimundurkan atau ditunda," ujar Ray dalam webinar pada Rabu (9/3/2022).
Dia juga mengatakan, alasan menunda Pemilu 2024 untuk pemulihan kondisi ekonomi karena pandemi pun kontra dengan sikap pemerintah pada Pilkada 2020 lalu. Saat itu, pemerintah enggan menunda pilkada meski kasus infeksi Covid-19 sedang tinggi.
Pemerintah tetap menggelar pilkada karena dinilai bisa menggerakkan roda perekonomian. Bahkan, pemerintah mengeklaim penyelenggaraan Pilkada 2020 sukses karena tidak terjadi kluster penularan Covid-19 dan partisipasi pemilih juga tinggi.
"Jadi pemilu pilkada 2020 justru jadi faktor bagi pemerintah untuk menggerakan ekonomi, yang sekarang dipakai oleh elite-elite politik justru untuk menunda pemilu atau memundurkan jadwal pemilu," tutur Ray.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyerukan penundaan gelaran proses Pemilu 2024. Tokoh politik yang akrab disapa Cak Imin ini mengusulkan tahapan Pemilu diundur karena pertimbangan ekonomi.
Kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga mengusulkan hal serupa. Tokoh politik yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan salah satu alasan penundaan Pemilu 2024 karena situasi yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
