REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya akan memaksimalkan fungsi pengawasan terkait sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yang perlu mendapatkan penanganan.
"Efektivitas fungsi pengawasan DPR RI dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi atau keputusan rapat bersama DPR RI, secara terukur, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Sidang Ke-IV di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Dia menjelaskan ada beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan. Permasalahan itu antara lain kenaikan harga bahan kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, kelangkaan minyak goreng dan kedelai, dan penerapan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.
Selain itu menurut dia, penerapan kebijakan bebas tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik, percepatan vaksinasi dan program booster vaksin Covid-19, serta penguatan literasi keuangan digital. "Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah akan dimulai, karena itu AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut, dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya," ujarnya.
Puan mengatakan Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. "Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," jelasnya.
