REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang berang Rusia membatalkan perundingan damai mengenai sengketa kepulauan Kuril dan proyek ekonomi bersama di sana. Pembatalan ini setelah Jepang menjatuhkan sanksi-sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina.
Rusia dan Jepang belum resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia II karena sengketa mereka mengenai kepulauan yang direbut Uni Soviet di akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang terletak di ujung utara Hokkaido.
Rusia menamakannya sebagai Kepulauan Kuril dan di Jepang sebagai Wilayah Utara. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu Jepang memberlakukan sanksi pada 76 individu, tujuh bank dan 12 lembaga Rusia.
Terbaru diumumkan Jumat (18/3/2022) lalu yang mencakup pejabat pertahanan dan eksportir badan usaha pemerintah Rusia, Rosoboronexport. Pada Senin (21/3/2022) kemarin Rusia membatalkan negosiasi perundingan damai "dengan kondisi yang terjadi saat ini."
"(Jepang) dengan terbuka mengambil posisi tidak bersahabat dan berupaya merusak kepentingan negara kami," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan ia dengan tegas menolak keputusan Rusia. Ia menyebutnya "tidak adil" dan "sama sekali tidak bisa diterima".
"Seluruh situasi ini telah diciptakan oleh invasi Rusia ke Ukraina, dan respon Rusia untuk mendorong hubungan Jepang-Rusia sangat tidak adil dan sama sekali tidak bisa diterima," katanya, Selasa (22/3).
Kishida menambahkan sikap Jepang terhadap perundingan damai tidak berubah dan telah mengajukan protes atas keputusan Rusia. "Dalam kerja sama dengan seluruh dunia Jepang harus memberi sanksi ke Jepang," katanya.
Dalam kesempatan itu Kishida ditanya tentang kerja sama ekonomi dengan Rusia. Ia mengaakan Jepang menghormati setiap kesempatan untuk dapat mengamankan pasokan energi murah, ia menyinggung proyek energi di Sakhalin setelah Shell dan Exxon Mobil mundur.
Kepala Sekretaris Kebinet Hirokazu Matsuno mengatakan Jepang sudah mengajukan protes ke Duta Besar Rusia untuk Jepang. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang juga sudah memanggil Duta Besar Mikhail Galuzin untuk mengajukan protes.
Surat kabar Asahi Shimbun mengutip Galuzin yang mengatakan mengingat situasi "tindakan yang tidak bersahabat" baru-baru ini Rusia tidak berniat melanjutkan negosiasi. Pekan lalu Jepang juga mengumumkan rencana mencabut status mitra dagang favorit dan melarang sejumlah produk impor Rusia.
Tahun lalu Presiden Vladimir Putin mengatakan Tokyo dan Moskow ingin memiliki hubungan baik. Maka aneh bila kesepakatan damai tidak tercapai. Pada tahun 2020 Rusia mengamandemen konstitusi untuk melarang menyerahkan wilayah ke kekuatan asing.
Rusia juga mundur dari perundingan proyek bisnis bersama di Kepulauan Kuril. Kementerian Luar Negeri juga mencabut bebas visa bagi warga Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika