REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Forum Parlemen Perempuan Dunia menyelesaikan pertemuannya di Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 hari ini. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga delegasi Indonesia di IPU, Irine Yusiana Roba Putri menyebut sejumlah poin diadopsi dalam rancangan resolusi akhir IPU ke-144.
"Kita mengadopsi permintaan dari women parlementarians untuk komposisi force task untuk perdamaian khususnya untuk konflik Ukraina dan Rusia itu 50 persen keanggotaan perempuan," kata Irine di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/3/2022).
Irine mengatakan amandemen tersebut diberikan oleh forum parlemen perempuan dunia. Menurutnya hal itu sejalan dengan semangat dalam membangun budaya damai Indonesia sebagaimana yang disampaikan ketua DPR RI, Puan Maharani.
Selain itu forum juga menyepakati menempatkan perempuan sebagai agen perdamaian. Apalagi perempuan dan anak selalu menjadi korban yang paling rentan di dalam setiap konflik.
"Tapi kita menempatkan posisi perempuan sebagai aktor utama ataupun aktor yang sangat penting memperankan perdamaian itu sendiri. Itu yang dari komite Peace and Security," ucapnya.
Sementara itu di bidang tujuan pembangunan berkelanjutan, Irine merasa berbangga lantaran ada beberapa poin penting yang diusulkan forum parlemen perempuan dunia yang diterima di dalam rancangan resolusi IPU. Salah satunya adalah bagaimana teknologi informasi membantu dalam meningkatkan pendidikan.
"Memang di Indonesia banyak sekali contoh yang bisa kita paparkan mengenai penggunaan teknologi informasi ini. Dan saya pikir negara harus hadir untuk betul-betul mengatur anggarannya dan regulasinya," tuturnya.
