REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, beberapa kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih memiliki angka stunting di atas 30 persen, bahkan 40 persen. Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir membuat capaian penanganan kasus stunting melambat.
Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan paling tinggi di NTT, yakni mencapai 48,3 persen. “Kabupaten dan Kota ini membutuhkan daya ungkit yang lebih ekstra dalam penanganan stunting. Sebab, prevalensi angkanya masih tinggi,” ungkapnya dalam keterangan, Jumat (25/3/2022).
Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan stunting di Indonesia. Karena itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sehingga pandemi dapat segera berakhir.
"Jadi memang Covid ini punya andil yang sangat besar terhadap lambatnya kita menangani stunting. Bahkan di kabupaten kota, termasuk di NTT ini mengalami kenaikan drastis," kata Muhadjir.
Ia menyebutkan, selama pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah masih bisa menurunkan angka stunting nasional, yakni sekitar 1,7 persen per tahun. Sehingga untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti, membutuhkan penurunan sekitar 3-3,5 persen per tahun.
"Jadi kalau kita harus mencapai 14 persen tahun 2024, itu kira-kira butuh 3-3,5 persen per tahun. Berarti kita hanya menambah sekitar 1,3 persen saja," jelas dia.
Muhadjir menambahkan, target penurunan stunting yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah. “Hanya memang kalau seandainya tidak bisa secara parsial, tetapi secara agregat nasional saya kira akan tercapai,” katanya.
Menurut Menko PMK, secara agregat nasional kemungkinan besar target penurunan stunting bisa tercapai. Karena saat ini sudah ada kabupaten kota yang angka stunting-nya sudah satu digit.
“Jadi ada beberapa kabupaten kota di bawah 10 persen. Sehingga nanti secara rata-rata kalau 14 persen itu insy Allah asal kita kerja keras bisa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika