REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menjelaskan, pemerintah saat ini terus mengintensifkan pembicaraan dengan calon potensial investor proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembicaraan dengan para potensial investor ini dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Pemerintah masih terus melakukan penjajakan. Jadi semua potensial investor terus berkomunikasi intensif dengan pemerintah, di bawah koordinasi Menko Marinvest,” jelas Sidik saat dihubungi Republika, Selasa (29/3/2022).
Terkait isu terdapat dua konsorsium yang mundur dari pendanaan proyek IKN, Sidik hanya menyebut bahwa pemerintah dan pihak terkait lainnya masih dalam tahap pembicaraan awal.
Pada prinsipnya, kata Sidik, pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber lain tersebut di antaranya yakni pendanaan kreatif (creative financing) seperti urun dana (crowdfunding), dana filantropi, ataupun dana CSR.
Skema urun dana ini merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi serta sukarela, tanpa ada pemaksaan.
“Bukan berarti itu yang paling utama,” tambah dia.
Pendanaan dari urun dana ini nantinya dapat dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.
“Intinya, urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat,” kata Sidik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menjelaskan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun. Jokowi menyebut, sebesar 19-20 persen pembiayaannya akan diambil dari APBN.
Sedangkan sisa kebutuhan pendanaan lainnya akan disediakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi dari sektor swasta, BUMN, maupun penerbitan obligasi publik.
Jokowi mengatakan, berbagai skema pendanaan nantinya dapat dilakukan untuk pembangunan IKN. Ia pun ingin Otorita IKN yang sudah terbentuk bisa secara fleksibel dan lincah mendapatkan skema-skema pembiayaan pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika