REPUBLIKA.CO.ID, GARUT--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengunjungi PT Garut Makmur Perkasa, pabrik penyamakan kulit di Kabupaten Garut, Kamis (21/4/2022). Kunjungan itu untuk meninjau ekosistem industri kulit UMKM perajin kulit di daerah itu. “Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja untuk meninjau ekosistem industri kulit dan UMKM pengrajin kulit di Garut,” kata dia di Kabupaten Garut, Kamis.
Dalam kunjungannya itu, Airlangga juga menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) secara simbolis kepada dua UMKM pengrajin kulit binaan BNI. Selain itu, ia juga meninjau langsung produk kerajinan kulit yang ditampilkan oleh UMKM di tempat itu.
Airlangga juga semat berbicang dengan para pelaku UMKM kerajinan kulit itu. "Tadi juga kami berikan KUR kepada tiga UMKM yang omzetnya sudah mencapai Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per bulan," kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 373,17 triliun untuk KUR. Anggaran itu diperuntukkan bagi tambahan modal pelaku UMKM. "Diharapkan UMKM dapat mengakses KUR. Bunyanya 3 persen, karena yang 3 persen lagi disubsidi pemerintah," kata dia.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, dukungan keuangan dari pemerintah pusat itu sangat membantu pelaku usaha di daerah. Apalagi, saat ini para pelaku usaha baru mulai pemulihan akibat terdampak pandemi Covid-19. Karena itu, bantuan modal diperlukan untuk pengusaha.
"Saat ini kami juga sedang recovery dari keterpurukan ekonomi. Dahulu pertumbuhan ekonomi kami minus, kini sudah plus lagi, di atas 3,7 persen. Mudah-mudahan kami bisa lanjut menuju ke angka 5 persen kembali,” ujar Rudy.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tercatat, PDB dari industri itu mencapai sebesar 19,25 persen pada 2021. Industri pengolahan sendiri berhasil tumbuh sebesar 3,39 persen (yoy) sepanjang 2021.
Sementara itu, untuk sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebagai bagian dari industri pengolahan nonmigas, juga berhasil tumbuh positif sebesar 7,75 persen (yoy) pada 2021, dengan kontribusi 0,25 persen terhadap PDB. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), untuk sektor industri tersebut menyumbang PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan nilai mencapai Rp 42,51 triliun pada 2021. Nilai tersebut porsinya sebesar 1,44 persen dari industri pengolahan nonmigas nasional.
Pemerintah juga telah mendorong keberpihakan yang besar kepada pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberlakuan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Keberpihakan tersebut salah satunya diwujudkan dalam Program Pembinaan UMKM melalui pengelolaan terpadu (factory sharing) UMKM.
Kendala UMKM
Salah seorang perajin kulit asal Garut, Luthfi Muhammad, menilai, UMKM kerajinan kulit banyak terkendala dengan masalah pemasaran. Selain itu, bahan baku juga belum banyak tersedia dan sumber daya manusia (SDM) terbatas.
"Masalah itu sudah terjadi sejak lama. Ada pandemi Covid-19, masalahnya bertambah karena pembelinya tidak ada," kata dia.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai melandai, Luthfi berharap, pembelian produk kerajinan kulit dapat perlahan meningkat. Dengan begitu, pasar kerajinan kulit dapat berkembang lagi.
Menurut dia, diperlukan peran pemerintah untuk mengembangkan pasar kerajinan kulit. Ia menilai, sejauh ini pemerintah sudah memiliki peran dalam memasarkan produk kerajinan kulit milik UMKM. Ia mencontohkan, sejumlah UMKM telah difasilitasi untuk dapat ikut tampil dalam ajang Inacraft. "Namun kami harapkan dukungan pemasaran lebih dikembangkan. Kami juga ingin menembus pasar luar negeri secara masif. Kalau sekarang ini baru perorangan," kata dia.
Salah seorang perajin lainnya, Thadea Amirah Isaura, mengatakan, masalah yang sering dihadapinya sebagai pelaku UMKM kerajinan kulit adalah terbatasnya tenaga SDM. Menurut dia, masih banyak SDM kerajinan kulit yang belum teredukasi dengan baik.
"Rata-rata SDM itu belajar secara otodidak. Pelatihan dari pemerintah memang ada, tapi hanya pengenalan. Setelah itu, mereka mengembangkan sendiri-sendiri. Tidak ada pembinaan lagi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika