REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meresmikan Defend ID, holding BUMN di bidang pertahanan. Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menilai terbentuknya Defend ID merupakan langkah strategis untuk menuju kemandirian di bidang alutsista.
"Seperti kita ketahui ketergantungan pemerintah untuk membeli alutsista dari luar negeri masih tinggi, termasuk juga pembelian suku cadangnya," kata Iqbal kepada Republika, Kamis, (21/4).
Ia mengatakan, biasanya persoalan yang sering terjadi setiap kali membeli alutsista dari luar negeri adalah keterbatasan ketersediaan suku cadang dari alutsista itu sendiri. Hal itu berdampak banyakny alutsista dari TNI yang rusak tidak dapat diperbaiki dan akhirnya tidak bisa digunakan.
"Perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung di dalam holding, khususnya PT LEN industri sebagai induk holding defense industry harus segera membuat rencana strategis sistem alat pertahanan yang tepat untuk dapat digunakan di dalam negeri dan kedepannya harapan kita Indonesia bisa menjual alutsista ke luar negeri," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyambut baik dibentuknya Defend ID. Menurutnya industri pertahanan memang sudah saat perlu diperkuat.
"Memang kita perlu memperkuat industri pertahanan. Salah satu caranya dengan membuat holding ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).
Fadli menilai industri pertahanan sangat penting bagi Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, berbeda dengan negara yang wilayahnya didominasi daratan saja.
"Kalau misalnya holding ini bisa berjalan secara efisien sebagai sebuah holding company saya kira Indonesia bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang memang sangat dibutuhkan baik untuk darat, laut, udara," ujarnya.
