REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak enggan terlalu menanggapi mundurnya menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo, yakni Bayu Airlangga dari Demokrat. Emil mengklaim, saat ini seluruh DPC Demokrat di kabupaten/ kota di Jatim solid mendukung keputusan Keta Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu dibuktikan dengan hadirnya DPC Demokrat dari 38 kabupaten/ kota di Jatim saat pelantikan dirinya oleh AHY di Ballroom Pakuwon Imperial Surabaya, Jumat (22/4). Menurut Emil, kehadiran seluruh DPC Demokrat di Jatim menunjukkan seluruh kader mendukung keputusan AHY.

"Hari ini 38 DPC hadir menyampaikan konsistensi bahwa keputusan yang dipilih Ketum AHY diberikan dukungan yang saat ini saatnya bersatu. Tidak ada kubu Bayu, tidak ada kubu Emil, yang ada adalah kubu tegak lurus Ketum AHY," kata Emil.

Sebelumnya, Bayu Airlangga memutuskan mundur dari Partai Demokrat, setelah merasa dizalimi atas hasil Musda ke-VI Demokrat Jatim yang digelar di Surabaya pada 20 Januari 2022.

Dimana DPP lebih memilih Emil Elestianto Dardak yang menjadi ketua DPD Demokrat Jatim ketimbang Bayu. Padahal Bayu meraih dukungan dari 25 DPC, sedangkan Emil hanya meraih 13 dukungan DPC.

"Saya memutuskan mundur dari Partai Demokrat per hari Kamis, 21 April 2022," kata Bayu.

Bayu memastikan, keputusannya mengundurkan diri dari Partai Demokrat sudah bulat. Ia pun menegaskan alasan mundur dari Demokrat karena merasa dizalimi saat Musda Demokrat Jatim. Bayu merasa didzalimi Ketum Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) yang dirasanya tidak demokratis.

"Bagi saya, ketika saya dan tentunya para DPC pendukung saya dizalimi terkait Musda, tidak ada pilihan lain selain mundur dari partai. Kita ingat, saat pembukaan Musda, ketum AHY menjanjikan demokratis. Tapi bisa dinilai publik sendiri, bagaimana hasil Musda Demokrat Jatim," ujarnya.

Bayu mengatakan, sebelum memutuskan mundur, ia masih meyakini Partai Demokrat merupakan partai yang demokratis. Maka dari itu, kata dia, saat hasil Musda Demokrat Jatim tidak demokratis, tidak ada pilihan lain selain mundur. Sebab, ada tanggung jawab moral dan etika kepatutan berpolitik.

"Batas kepatutan itu tidak boleh diterjang seenaknya saja. Sebagai seorang kader yang menjunjung asas demokrasi, ketika demokrasi itu sendiri tidak ada di partai, saya memutuskan mundur dari Demokrat," ujarnya.

Bayu mengatakan, DPP terkesan tidak memperhatikan kondisi akar rumput di Demokrat Jatim. Dimana tidak pernah ada komunikasi langsung dari AHY kepada akar rumput Demokrat Jatim.

"Kalau memang Ketum menginginkan seorang figur untuk memimpin Demokrat Jatim, sebaiknya sejak awal tidak perlu Musda. Ajak bicara saya dan DPC pendukung saya, daripada harus dikecewakan di akhir. Apalagi pengumuman SK itu hanya diumumkan oleh ketua BPOKK dan Sekjen," kata Bayu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika