REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pembalasan secepat kilat jika negara-negara lain ikut campur di Ukraina. Berbicara kepada anggota parlemen di St Petersburg pada Rabu (27/4/2022), Putin mengatakan Barat ingin memotong Rusia menjadi beberapa bagian dan menuduh mendorong Ukraina ke dalam konflik dengan Rusia.
"Jika seseorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung dari luar, dan menciptakan ancaman strategis bagi Rusia yang tidak dapat kami terima, mereka harus tahu bahwa serangan balasan kami akan secepat kilat," kata Putin.
"Kami memiliki semua alat untuk ini, hal-hal yang tidak dapat dibanggakan orang lain sekarang. Dan kami tidak akan menyombongkan diri, kami akan menggunakannya jika perlu. Dan saya ingin semua orang tahu itu," katanya.
Invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari dan telah membuat kota-kota menjadi puing-puing dan memaksa lebih dari 5 juta orang mengungsi ke luar negeri. Negara-negara Barat telah menanggapi dengan sanksi dan pengiriman senjata bagi Ukraina untuk berperang.
Rusia menyebut intervensinya sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari fasis. Ukraina dan Barat mengatakan ini dalih palsu untuk perang agresi tak beralasan oleh Putin.
Sedangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ketika menyampaikan pidato pada Kamis (28/4/2022) menyatakan mendukung Ukraina membela negaranya. Dia mendorong kebebasan Kiev dalam melawan perang brutal akibat Moskow.
Anggota parlemen Kanada memberikan suara dengan suara bulat untuk menyebut serangan Rusia di Ukraina sebagai genosida pada Rabu. Anggota parlemen mengatakan ada banyak bukti kejahatan perang sistemik dan besar-besaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Rusia.
Parlemen Kanada mengatakan dalam sebuah mosi kejahatan perang Rusia termasuk kekejaman massal, pembunuhan warga sipil yang disengaja, penodaan mayat, pemindahan paksa anak-anak, penyiksaan, kerusakan fisik dan mental, dan pemerkosaan. Namun, Rusia sejak awal membantah menargetkan warga sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika