REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (7/5/2022) menyerukan pendekatan yang lebih strategis untuk mengatasi krisis ekonomi dan fiskal di Palestina. Seruan itu muncul dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO), Tor Wennesland, menjelang pertemuan Komite Penghubung Ad Hoc (AHLC) di Brussels pada 10 Mei.
AHLC adalah mekanisme koordinasi tingkat kebijakan utama untuk bantuan pembangunan ke wilayah Palestina, yang diketuai oleh Norwegia. Sponsor utama AHLC adalah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
Dalam laporan tersebut, UNSCO memperingatkan tentang pendekatan yang tidak terkoordinasi untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi dan keamanan saat ini. Selain itu, langkah-langkah perbaikan ekonomi, termasuk reformasi fiskal Palestina, dan pelonggaranpembatasan Israel pada Palestina harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatasi berbagai krisis yang dihadapi Otoritas Palestina. UNSCO selanjutnya meminta semua aktor untuk mendorong resolusi konflik.
"Dengan perspektif ini, ada langkah-langkah yang dapat diambil dengan segera untuk memperbaiki situasi. Ada kebutuhan untuk paket langkah-langkah tambahan yang akan mencerminkan strategi yang lebih koheren untuk memperkuat Otoritas Palestina, dan dengan jelas memetakan jalan menuju solusi dua negara. Untuk sampai ke sana membutuhkan kepemimpinan politik,” kata Wennesland, dilansir Anadolu Agency, Ahad (8/5).
Laporan tersebut memperingatkan bahwa pembatasan Israel, khususnya di Area C, dapat mencegah pertumbuhan ekonomi Palestina. Wennesland mengatakan, pergerakan Israel dan pembatasan penggunaan lahan, aktivitas dan perluasan pemukiman yang berkelanjutan, dan kurangnya izin bangunan yang dikeluarkan Israel, menggarisbawahi perkembangan ekonomi yang negatif.
Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi tiga bagian yaitu Area A, B, dan C. Area C berada di bawah kendali administratif dan keamanan Israel sampai kesepakatan status akhir dicapai dengan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika