REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) pada Kamis (12/5/2022) mengizinkan beberapa investasi asing di wilayah Suriah utara, yang berada di luar kendali pemerintah. Hal ini merupakan strategi yang dirancang untuk mengalahkan ISIS melalui stabilisasi ekonomi.
Departemen Keuangan AS menyetujui kegiatan di 12 sektor, termasuk pertanian, konstruksi, dan keuangan. Tetapi Departemen Keuangan tidak mengizinkan transaksi apa pun dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Izin membukan investasi asing ini menandai perluasan kebijakan yang mempromosikan peluang ekonomi, bagi orang-orang yang tidak menjadi sasaran sanksi dan tinggal di daerah yang rentan terhadap kebangkitan ISIS. Termasuk perekrutan anggota baru ISIS.
"Investasi sektor swasta di daerah-daerah ini akan membantu mengurangi kemungkinan kebangkitan ISIS dengan memerangi kondisi putus asa yang memungkinkan perekrutan, dan jaringan dukungan kelompok teroris," kata seorang pejabat senior pemerintahan AS yang berbicara dengan syarat anonim.
Pejabat itu menambahkan, ada minat dari perusahaan swasta termasuk yang bekerja di negara tetangga. Tetapi dia tidak memberikan nama perusahaan swasta tersebut.
Lisensi tersebut juga mengizinkan pembelian produk minyak seperti bensin, kecuali untuk transaksi yang melibatkan pemerintah Suriah atau yang ditetapkan berdasarkan sanksi AS. Pasukan Assad telah merebut kembali sebagian besar wilayah Suriah, tetapi beberapa daerah tetap berada di luar kendalinya. Pasukan Turki dikerahkan di utara dan barat laut, yang menjadi benteng terakhir pemberontak. Sementata pasukan AS ditempatkan di timur dan timur laut yang dikuasai Kurdi.
Ankara menganggap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS yang mengendalikan beberapa bagian timur laut Suriah sebagai kelompok teroris. ISIS telah mengambil alih sebagian besar wilayah Irak dan Suriah pada 2014, dan menyatakan kekhalifahan, yang pada 2019. Namun ISIS berhasil diperangi oleh pasukan AS dan Irak.
Beberapa negara Arab memulai pemulihan hubungan dengan pemerintah Assad tahun lalu. Sebelumnya Negara Arab menghindari Assad, terutama selama perang saudara di Suriah.
Amerika Serikat tidak mendorong upaya untuk menormalkan atau meningkatkan hubungan diplomatik dengan Assad. Tetapi, AS tidak menghentikan beberapa sekutu Arab untuk membangun kembali hubungan dengan Damaskus.
Pemerintah AS akan meminta pertanggungjawaban Assad dan pemerintahnya, atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara Barat. "Kami telah dua kali memberlakukan sanksi baru di bawah pemerintahan ini pada rezim Assad khusus untuk masalah pelanggaran hak asasi manusia, dan kekejaman, serta berusaha untuk terus meluncurkan sanksi tambahan," kata seorang pejabat pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika