REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp 675,9 miliar. Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp 2,7 triliun. Usulan tambahan anggaran itu diharapkan dapat digunakan untuk penguatan literasi dan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan.
"Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke badan anggaran. Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting. Karena masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dalam siaran pers, Jumat (3/6/2022).
Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Putra Nababan, meminta agar Perpusnas tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan, tetapi juga pembangunan SDM. Dia menekankan pentingnya melakukan bimbingan teknis (bimtek) bagi pustakawan ketimbang melakukan pembangunan-pembangunan fisik.
"Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya," ungkap legislator dari Fraksi PDIP itu.
Senada dengan Putra, legislator dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, menyampaikan dukungannya atas pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan. Pihaknya mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.
"Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan, dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional," kata Ratih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga mengingatkan agar anggaran Perpusnas pada tahun 2023 tidak hanya fokus di pembangunan fisik, melainkan kesejahteraan pustakawan. Itu harus bisa dilakukan meski anggaran yang ada terbatas.
"Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," jelas Hetifah.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, juga menyebut bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah, terutama untuk masjid, sekolah, dan pusat bacaan masyarakat. "Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan, usulan peningkatan dan tambahan anggaran merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku. Terutama permintaan dari sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang mengalami peningkatan.
Menurut dia, hal itu merupakan upaya Perpusnas RI menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca yang melibatkan komponen masyarakat. Untuk itu Perpusnas RI berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran.
"Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi, dapat memenuhi kepentingan bersama, terutama dalam peningkatan kegemaran membaca," katanya.
Ronggo Astungkoro
