REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kementrian BUMN siap membantu Pemkab Cirebon dalam menghilangkan masyarakat prasejahtera di wilayah Kabupaten Cirebon. Caranya, dengan memberikan modal usaha kepada warga kurang mampu, sehingga bisa mengangkat perekonomian mereka.
Staf Khusus III Kementrian BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, mengatakan, pihaknya terus mengejar target UMKM melalui perusahaan yang termasuk kedalam BUMN. Saat ini, jumlah UMKM binaan BUMN mencapai 103 ribu.
"Target 150 ribu hingga 200 ribu UMKM di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita akan bantu pemerintah menghilangkan masyarakat pra sejahtera dengan bantuan modal usaha ini," ujar Arya, usai membuka Pasar Rakyat dan Bazaar Murah UMKM BUMN di Stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (3/6).
Arya menjelaskan, ada beberapa persoalan yang dihadapi pengusaha kecil selama ini, seperti permodalan dan marketing. Untuk itu, perusahaan BUMN sebagai pengampu akan memberikan solusi sehingga para pengusaha kecil dapat berkembang.
"Setiap BUMN ini punya binaan UMKM. Ada rumah UMKM juga yang merupakan binaan, sehingga bisa ada beberapa solusi yang kita berikan kepada mereka (pengusaha kecil)," kata Arya.
Tak hanya itu, pihaknya juga sedang mengupayakan adanya pojok UMKM di setiap stasiun. Tempat tersebut bisa dijadikan tempat para pelaku usaha binaan BUMN memamerkan produknya. Nantinya, tempat tersebut tidak dipungut biaya sewa.
"Saya mungkin akan berkomunikasi dengan Direktur KAI, agar rencana tersebut bisa terlaksana. Kita juga sudah mendorong BRI untuk bisa mempermudah pinjaman melalui KUR, sehingga nantinya para pengusaha binaan bisa meningkatkan modalnya," kata Arya.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengaku, senang adanya informasi tersebut. Dia mengaku, Pemkab Cirebon siap berkolaborasi dengan siapapun guna mengentaskan kemiskinan.
"Nanti kita akan siapkan data yang dibutuhkan, sehingga bantuan yang akan digulirkan bisa tepat sasaran. Saya berterima kasih kepada Kementrian BUMN yang telah membantu warga Kabupaten Cirebon," tandas Imron.