REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pertemuan kedua antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta, Ahad (5/6/2022) malam tandai keseriusan terbentuknya koalisi antarkeduanya.
Apalagi dalam pertemuan kali ini turut dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pertemuan yang secara langsung dengan SBY ini cukup menandai keseriusan, mengingat sebelumnya juga sudah terjadi pertemuan dengan AHY. Tetapi mungkin, Surya Paloh akan lebih nyaman jika SBY langsung yang menemuinya," kata Dedi kepada Republika.co.id, Senin (6/6/2022).
Dedi menuturkan dari banyak pertemuan Partai Nasdem dengan sejumlah partai, Partai Nasdem dinilai memang paling mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat.
Meskipun keduanya kini berseberangan posisi, namun menurutnya bukan berarti ideologi keduanya berbeda. Relasi antarkeduanya tetap baik dan berpeluang bersatu. "Bisa saja, ini awal kesepakatan Nasdem koalisi Demokrat," ujarnya.
Dedi juga mengatakan, jika keduanya berkoalisi, maka Partai Demokrat berpeluang mengusung kandidatnya sendiri. Sementara Nasdem mungkin bakal mengusung tokoh di luar kadernya.
Kans Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga semakin terbuka jika Partai Nasdem dan Partai Demokrat sepakat untuk membentuk koalisi.
"(Peluang AHY) Terbuka, tetapi mungkin maksimum di skema Cawapres. Dengan demikian Nasdem bisa mencari tokoh yang bisa duduk sebagai Capres. Nama yang beredar cukup banyak, terutama tokoh non Parpol," ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan dilakukan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, pada Ahad (5/6/2022) malam.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu terkait situasi politik nasional, khususnya menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Menurut keduanya, kontestasi nasional haruslah dikelola dengan baik. "Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak 2024 yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar berjalan dengan baik dan sukses," ujar Johnny.
