REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pranata Humas seluruh Indonesia baik di lembaga pemerintah maupun lembaga negara, dituntut untuk proaktif dan kreatif. Tuntutan tersebut merupakan jawaban atas tantangan kesediaan informasi di masyarakat yang terus berkembang.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama mengatakan, ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini, diibaratkan pedang bermata dua. Di satu sisi, informasi yang mendayaguna lebih mudah beredar. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memudahkan terjadinya mis-informasi, dis-informasi, dan bahkan mal-informasi dibanding era media sebelumnya.
“Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya Pranata Humas untuk lebih pro aktif dan kreatif, dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada publik,” ucapnya pada acara Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas, Selasa (6/6/2022).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik itu, dia mengatakan, tuntutan tersebut bertujuan agar sehingga masyarakat semakin tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, guna membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Hasyim juga menegaskan, Pranata Humas memiliki peran yang strategis dalam mengantisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan penyusunan strategi komunikasi yang mengakomodir mitigasi isu dan identifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.
Dia menambahkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal terkait persiapan Presidensi of Group 20 (G20), menekankan pentingnya strategi komunikasi yang massif, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membangun kepercayaan kepada Indonesia.
"Oleh karena itu, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga lainnya perlu cakap dalam menyusun strategi komunikasi G20 ini yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi," kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Hudiyono dalam kesempatan yang sama mengatakan Pranata Humas dapat berkembang menjadi sebuah profesi yang tidak hanya menjadi sumber daya manusia dalam menjalankan informasi dan komunikasi publik. “Pranata Humas juga menjadi bagian penting pengembang dan pembentuk citra lembaga pemerintah/lembaga negara,” ucap dia.
Hudiyono juga mengingatkan sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. “Oleh karena itu Pranata Humas harus mampu melayani kebutuhan informasi publik, membentuk citra positif institusi, memberikan informasi terbaru mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana merespon umpan balik dari publik," kata dia.
Dalam acara Bimbingan Teknis ini juga, Asriani Sri Wahyuni selaku Sub Koord. Pengembangan Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menyampaikan pemaparan mengenai jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya. Pada sesi selanjutnya, Dimas Aditya Nugraha selaku Pranata Humas Ahli Madya Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Kominfo banyak memaparkan strategi dan tips agar Pranata Humas dapat mencapai angka kredit maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika