REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar seluruh lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah menghapus ego sektoral dan kelembagaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, salah satunya masalah sengketa lahan yang tak kunjung selesai.
Saat membuka pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6), Jokowi pun menekankan agar seluruh lembaga pemerintahan saling bersinergi dan terbuka.
“Saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita. Itu udah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ujar Jokowi dalam sambutannya yang juga disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Ia menjelaskan, sinergi antar lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah penting dilakukan, sehingga berbagai masalah pertanahan di lapangan dapat segera diselesaikan. Di dalam reforma agraria, kata dia, seluruh lembaga harus mengikuti kebijakan satu peta. “Seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi tetapi real (di lapangan). Ini pada tataran pelaksanaan,” kata dia.
Sejak 2015, lanjutnya, ia terus menekankan agar masalah sengketa lahan milik masyarakat di berbagai daerah dapat segera diselesaikan. Sebab, persoalan ini dapat menyebabkan kekhawatiran pada investasi.
Jokowi pun menceritakan kejengkelannya karena masih banyak masyarakat yang tak memiliki sertifikat tanah pada 2015 lalu. Saat itu, baru 46 juta dari 126 juta masyarakat yang memiliki sertifikat. Kondisi inipun yang menyebabkan terjadinya sengketa lahan di berbagai daerah.
“Yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Menurut Jokowi, permasalahan saat itu disebabkan karena jumlah sertifikat yang dibagikan oleh pemerintah hanya sedikit, yakni sekitar 500 ribu sertifikat per tahun. Karena itu, Jokowi pun menginstruksikan Menteri ATR/BPN agar segera mempercepat pembagian sertifikat untuk masyarakat. Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah pun telah membagikan 80,6 juta sertifikat hak milik kepada masyarakat.
Jokowi berharap, forum GTRA ini dapat mengintegrasikan seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk sengketa lahan di masyarakat.
“Bahaya loh kalau yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan,” jelas Jokowi.
Jokowi mengatakan, masalah sengketa lahan ini dapat berdampak pada masalah sosial hingga ekonomi. Selain itu, kepemilikan sertifikat ini pun juga dapat membantu masyarakat untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan.
Dalam acara ini turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika