REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya meluruskan persepsi masyarakat yang kurang tepat terkait praktik ekonomi syariah seperti pengelolaan dana haji. Hal ini untuk mendorong pembangunan ekosistem industri halal, dan mendorong riset serta pengembangan pasar modal syariah Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan secara eksternal IAEI akan merangkul seluruh pihak seperti masyarakat ekonomi syariah, komite nasional ekonomi dan keuangan syariah, kementerian dan lembaga, industri, serta perguruan tinggi.

Hal itu dilakukan melalui keterlibatan IAEI dalam sejumlah agenda global dan nasional penting seperti COP26, Presidency G20 Indonesia, pembuatan kebijakan seperti RUU Ekonomi Syariah, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pencapaian sustainable development goals (SDGs).

"Kegiatan IAEI juga mendorong peningkatan kapasitas SDM dan riset ekonomi dan solusi mismatch antara industri syariah dan perguruan tinggi," ujarnya saat acara Halal Bihalal IAEI, Jumat (10/6/2022).

Sepanjang 2021, Sri Mulyani menyebut IAEI telah menyelenggarakan sejumlah program unggulan, antara lain Syariah Business and Academic Synergy (SBAS), The 5th Annual Islamic Finance Conference, dan International Islamic Fiqh Academy (IIFA) Conference.

"IAEI juga berhasil menerbitkan satu International Journal of Islamic Multifinance, dua buku. Tujuh program dan buletin ilmiah, dan 96 karya ilmiah terindeks scopus yang dipublikasikan oleh Penulis DPP IAEI," katanya.

Di samping itu, Sri Mulyani berharap para ahli ekonomi syariah mengembangkan kemampuan analitik di bidang makro ekonomi agar bisa memecahkan masalah ekonomi baik nasional maupun global.

“Critical thinking dan intelectual deepening diperlukan agar IAEI memiliki peran nyata dan terbukti memiliki solusi bagi perekonomian kontemporer,” katanya.

Menurutnya saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global setelah pandemi Covid-19, antara lain berupa potensi krisis pangan, energi, dan keuangan serta konflik geopolitik.

“Kita baru tiba dari pertemuan anggota Islamic Development Bank (IsDB) di Mesir, di sana kita mengetahui terdapat 57 negara anggota IsDB di luar yang menikmati commodity boom, mereka dalam situasi sangat tidak mudah. Untuk itu, kami menyampaikan bagaimana IAEI terus berkontribusi kita harus pahami dinamika ekonomi baik dari makro global, nasional, maupun hingga yang mikro sektoral dan transaksional,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika