REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan realisasi serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp20 triliun hingga September 2025. Angka itu setara 28,2 persen dari pagu anggaran MBG tahun ini sebesar Rp71 triliun.
“Realisasinya sekarang sudah sekitar Rp20 triliun. Penerima mencapai 30 juta, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) 13 ribu. Ini meningkat cukup pesat dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” kata Prima kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Pada Agustus 2025, Kemenkeu mencatat realisasi serapan anggaran sebesar Rp13 triliun atau 18,3 persen dari pagu MBG 2025. Dana tersebut disalurkan kepada 22,7 juta penerima dengan dilayani oleh 7.644 SPPG.
Prima juga menjelaskan alur pencairan anggaran MBG. Pada periode Januari–April 2025, proses pencairan dilakukan dengan sistem reimburse (belanja terlebih dahulu, kemudian ditagihkan). Namun, sejak Mei hingga September 2025 mekanismenya diubah menjadi penyerahan dana di awal. Perubahan itu dilakukan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan cakupan penerima MBG lebih luas.
“Mengenai mekanisme, ini memang ada perubahan. Sampai April kita menganut mazhab reimburse. Tapi setelah April, tidak begitu. Mereka bikin perencanaan, sampai 10 hari ke depan disampaikan ke kami, lalu kami bayar,” jelasnya.
Menurut Prima, perubahan mekanisme tersebut terbukti mampu mendongkrak realisasi serapan anggaran. Ia menyebut sejak mekanisme diubah, serapan meningkat tiga kali lipat. “Kalau kita lihat, pergerakan realisasi MBG sekarang sudah mulai cepat. Setelah April, naik tiga kali lipat realisasinya hingga September. Ini berarti proses di BGN (Badan Gizi Nasional) semakin baik,” ujarnya.
Prima menegaskan, mekanisme baru ini dilandasi dua hal. Pertama, instruksi Presiden agar BGN mempercepat penyaluran. Kedua, hasil evaluasi pemerintah yang menetapkan mekanisme lebih efektif dan efisien untuk model bisnis MBG.
Ikuti Whatsapp Channel Republika