REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina telah mengajukan protes diplomatik baru atas kegiatan maritim China di sekitar 200 mil zona ekonomi eksklusifnya.
Protes diplomatik yang kedua kalinya dikirim oleh Kementerian Luar Negeri Filipina dalam Minggu ini, menambah lebih dari 300 pengaduan yang diajukan atas kegiatan "ilegal" Beijing di Laut China Selatan. Dalam pernyataan yang dirilis Jumat malam (10/6/2022), Kemlu Filipina menuding China terlibat dalam "penangkapan ikan secara ilegal" sementara kapal penjaga pantai Beijing membuntuti kapal Filipina dalam misi pasokan di sekitar perairan dangkalnya.
"China tidak memiliki hak untuk menangkap ikan, memantau, atau mengganggu kegiatan sah Filipina di dalam perairan itu," kata Kemlu Filipina.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa tindakan China terjadi di Second Thomas Shoal, yang diklaim oleh Beijing dan Manila dan terletak 105 mil laut (195 km) dari provinsi Palawan, Filipina. Pada November, Filipina membatalkan misi pasokan di atol setelah tiga kapal penjaga pantai China menutup jalur dan menggunakan meriam air di kapal pasokan.
China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan dan terus menegaskan kehadirannya di jalur air strategis itu, meskipun keputusan arbitrase pada tahun 2016 membatalkan klaim Beijing. Protes yang dilayangkan Filipina menegaskan tantangan ke depan bagi presiden terpilih Ferdinand MarcosJr, yang akan memiliki tindakan penyeimbangan yang rumit dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan China, sementara di sisi lain tidak tampak menyerah atas apa yang dilihat militer sebagai provokasi Beijing yang melanggar hukum di laut.
