Monday, 30 Safar 1444 / 26 September 2022

Monday, 30 Safar 1444 / 26 September 2022

 

30 Safar 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Biaya Operasional Pemprov Jabar Turun 30 Persen Selama WFH

Selasa 14 Jun 2022 11:42 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus raharjo

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Jabar agar tidak menerima gratifikasi berupa uang ataupun bingkisan pada perayaan Idul Fitri 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Jabar agar tidak menerima gratifikasi berupa uang ataupun bingkisan pada perayaan Idul Fitri 2021.

Foto: istimewa
Pemprov Jabar menjadi salah satu contoh penerapan SDM unggul.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat ini terus mengkaji konsep Work From Anywhere (WFA). Menurut Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, selama dua tahun pandemi menerapkan WFH, capaian kinerja ASN tak jauh berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19.

 

"Capaian kinerja sebelum dan sesudah pandemi sama yakni 90 persen. Bahkan, untuk serapan anggaran terjadi peningkatan. Yakni, dari 92 persen menjadi 96 persen," ujar Setiawan di acara Jabar Punya Informasi dengan tema Penyederhanaan Informasi, Perlukah? di Gedung Sate, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga

Selain serapan anggaran meningkat, kata dia, ada penurunan biaya operasional sebesar 30 persen. Karena, biaya perjalanan dinas, makan dan minum berkurang. "Makanya kami kekeuh (bersikeras,red) menerapkan dynamic work, kalau ga, tak akan jalan," katanya.

Setiawan mengatakan, pelaksanaan WFH di Jabar bisa terukur karena provinsi Jabar sudah menerapkan digitalisasi. Jadi, bisa mengetahui kinerja semua ASN. Di Jabar sendiri 80 persen ASN-nya masuk dalam golongan generasi X,Y, Z. Jadi, lahir di tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an mulai masuk.

"Capaian layanan publik juga sedang kami ukur agar lebih cepat, efisien dan tak berbelit-belit atau lebih simpel. Ada empat indikator yang jadi penilaian keberhasilan," katanya.

Menurut Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cheka Virgowansyah, Jabar memang menjadi salah satu contoh penerapan SDM unggul. Perubahan mekanisme kerja ini, kata dia, memang sudah ada skema barunya.

Bahkan, tiga bulan lalu pihaknya sudah berkonsultasi agar virtual masuk ke metaverse. Sehingga, semua daerah bisa berkonsultasi tiap hari dengan waktu lebih efisien. Serta, mengurangi biaya perjalanan dinas yang bisa berhari-hari.

"Halal bihalal di kami sudah pakai metaverse. ASN milenial ini tak bisa dipaksa masuk kerja ke kita. Tapi, kami yang masuk ke dunia milenial," katanya.

Jadi, kata dia, instansinya tiga atau empat bulan lagi akan masuk ke metaverse. Kemungkinan, gedung-gedung besar bisa diruntuhkan kalau semua berkantor di metaverse dengan semua capaian. Meskipun, sistem kerja ini akan dievaluasi dulu selama setahun. Jadi, untuk berkonsultasi hanya yang tingkat masalah kronis baru datang ke kantor.

"Kalau anak-anak ASN milenial dipaksa duduk pagi sampai empat sore mereka kabur semua. Jadi kita yang mengikuti mereka," katanya.

Sementara menurut Direktur Umum dan Keuangan Institut Pembangunan Jabar Unpad, Yogi Suprayogi Sugandhi, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya terkait fleksibel working sebesar 78 persen responden senang dengan WFH.

"Ternyata kan capaian kinerjanya bagus dan mereka happy. Jadi memang ke depan harus ada satu atau dua dinas di uji coba pakai fleksible working ini. Harus uji coba dulu ya, contohnya pada badan pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile