REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, hubungan negaranya dengan Prancis perlu diatur ulang. Relasi kedua negara memburuk akibat batalnya kontrak pembelian kapal selam bernilai puluhan miliaran dolar AS pada September tahun lalu.

“Penting agar pengaturan ulang (hubungan dengan Prancis) itu terjadi. Prancis, tentu saja, adalah pusat kekuatan di Eropa, tapi (ia) juga kekuatan kunci di Pasifik,” kata Albanese dalam sebuah wawancara dengan ABC, Kamis (24/6).

Albanese mengungkapkan, dia akan menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pekan depan. Itu akan menjadi pertemuan perdana mereka. Australia baru-baru ini menyelesaikan kesepakatan kompensasi senilai 584 juta dolar AS dengan kontraktor pertahanan Prancis, Naval Group, atas pembatalan pembelian kapal selam.

Dengan demikian, total biaya program yang tergores menjadi 2,3 miliar dolar AS. Pada September lalu, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) membentuk aliansi baru yang dikenal sebagai AUKUS. Setelah pengumuman pembentukan aliansi tersebut, Australia memutuskan membatalkan kontrak pembelian kapal selam dengan Naval Group.

Setelah itu, Australia mengumumkan akan kapal selam bertenaga nuklir dari AS. Prancis mengecam langkah Canberra dan menganggap hal tersebut sebagai “pengkhianatan”.

Merespons pengumuman itu, Prancis menarik duta besarnya dari Australia dan AS. Mantan perdana menteri Australia Scott Morrison sempat membantah tuduhan Prancis bahwa negaranya berbohong perihal rencananya membatalkan kontrak. Morrison mengklaim telah menyuarakan keprihatinan atas kesepakatan itu sejak beberapa bulan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika