REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan akan terus mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Sumatra Barat. Dia mengatakan, salah satunya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan menambah anggaran untuk bantuan sertifikasi halal bagi UMK.
Namun demikian, Mahyeldi belum mengungkap besaran tambahan anggaran tersebut. "Karena cukup besar kan biayanya (sertifikasi halal) Rp 1,5 juta bagi (setiap) UMK, cukup besar juga bagi UMK, mereka pasti berat," ujar Mahyeldi saat menerima rombongan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di rumah dinas Gubernur, Padang, Jumat (24/6/2022).
Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar juga akan terus menyosialisasikan kepada bupati maupun wali kota di Sumatera barat terus mendorong sertifikasi halal. Sebab, semua produk harus tersertifikasi halal pada 2024.
Mahyeldi menambahkan, meskipun semua produk UMK di Sumatera Barat dipastikan proses dan bahan-bahan halal tetapi secara administrasi harus tersertifikasi halal.
"Walaupun secara falsafah masyarakat Minangkabau itu menyatu dengan kehalalan tapi kan enggak cukup hanya itu. Perlu administrasinya, brand-nya," ujar Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumatra Barat tersebut.
Selain itu, Pemerintah Sumatra Barat sedang menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi Syariah. Regulasi ini nantinya akan mendukung Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal yang sudah terbit sebelumnya.
Dia menegaskan, tekad Pemprov Sumbar untuk terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Kita punya potensi besar, apalagi Indonesia potensinya besar, nah Sumbar ingin terdepan dalam menggali potensi itu," ujar dia.
Karena itu, dia akan memaksimalkan regulasi terkait halal, memperbanyak sertifikasi halal dan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah.
"Ada bank, koperasi-koperasi ada banyak, diperkuat lagi dengan (konversi) Bank Nagari jadi makin konkrit industri keuangannya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika