REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy memberikan apresiasi gerak cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempersiapkan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Provinsi Sumbar sendiri mendapat 4.200 dosis vaksin dari Kementan.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo atas perhatian pengendalian penyakit PMK di Sumbar dengan memberikan bantuan vaksin PMK," ujar Audy saat pelaksanaan Apel Siaga dan Rapat koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, Kota Padang hari Kamis (24/04/2022).
Ia memastikan, jumlah 4.200 dosis vaksin PMK untuk Provinsi Sumbar ini bisa mencukupi karena prioritas vaksin tahap pertama ini untuk sekitar 700 sapi perah dan sapi yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Audy menjelaskan, alasan utama menjadikan sapi perah sebagai prioritas karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, bisa menjadi bahan olahan seperti susu dan keju."Insya Allah bisa tercover. Kami prioritaskan untuk sapi perah dan sapi yang ada di UPTD ya karena utamanya nilai ekonomi untuk peternak sendiri tinggi," ucap Audy.
Audy menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya wabah PMK, khususnya di Sumbar menjelang Hari Raya Iduladha. Selain tidak menular ke manusia, wabah PMK di Sumbar juga tidak terlalu parah, dari sekitar 4.000 populasi sapi yang mati hanya 4 ekor.
"Ini bukan zoonosis menular ke manusia, PMK itu menular sesama hewan ruminansia jadi masyarakat jangan khawatir jelang Iduladha ini," tutur Audy.
Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemsaran Hasil Peternakan, Tri Mela Sari mengatakan, pemerintah terus memantau pelaksanaan vaksinasi PMK yang nantinya akan disuntikan ke sapi-sapi dengan kondisi sehat dan belum pernah terjangkit PMK, khususnya yang ada di Sumbar.
“Pemerintah bekerja secara bersama sama mengatasi PMK ini, melalui vaksinasi ”tutur Mela dihadapan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kewan Sumbar, Kepala BPTU-HPTPadang Mengatas, Kepala Balai Veteriner Bukittinggi dan Kepala Dinas dan Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Sumatera Barat.
Ia menyampaikan, pemerintah dengan segala kemampuan yang dimiliki bersama antar Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah provinsi, jajaran pemerintah kabupaten dan bersama semua stakeholder akan terus berupaya mengendalikan PMK dengan baik.“Untuk itu penting dilakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa penyakit PMK tidak Zoonosis, peternak tetap hwrus semangat dalam memelihara ternaknya,” imbuh dia.
Selain vaksinasi pengendalian PMK juga dengan cara memperketat lalu lintas hewan, khususnya dari zona merah dan kuning agar penyebaran virus tidak meluas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika