Senin 27 Jun 2022 13:18 WIB

Kemendikbudristek dan LPDP Luncurkan Dana Abadi Perguruan Tinggi

Setiap PTNBH harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus raharjo
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan keterangan pers saat kunjungan kerja di Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Senin (17/1/2022). Dalam kunjungan kerja tersebut Mendikbudristek Nadiem Makarim berdialog dengan mahasiswa dan menghadiri serta meninjau pameran inovasi pada Festival Kampus Merdeka 3.0. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan keterangan pers saat kunjungan kerja di Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Senin (17/1/2022). Dalam kunjungan kerja tersebut Mendikbudristek Nadiem Makarim berdialog dengan mahasiswa dan menghadiri serta meninjau pameran inovasi pada Festival Kampus Merdeka 3.0. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasukkan daya saing perguruan tinggi Indonesia dalam kancah persaingan global sebagai salah satu indikator pencapaian Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Untuk itu, Kemendikbudristek bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan dana abadi perguruan tinggi.

Kemendikbudristek dan LPDP akan menyediakan alokasi pendanaan dari Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk menunjang perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

Baca Juga

"Kemendikbudristek dan LPDP akan melakukan pemadanan (matching) terhadap peningkatan dana abadi berupa dana pokok maupun investasi yang berhasil digalang," ujar Mendikbudristek, Nadiem Makarim, dalam peluncuran "Merdeka Belajar Episode ke-21: Dana Abadi Perguruan Tinggi" yang disiarkan secara daring, Senin (27/6/2022).

Dia menerangkan, alokasi pendanaan untuk peningkatan PTNBH menuju perguruan tinggi kelas dunia terbagi ke dalam tiga periode alokasi pendanaan program. Periode pertama, yaitu 2 Juni sampai dengan 31 Desember 2022 dengan total dana Rp 445 miliar. Periode kedua, yaitu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan total dana Rp 350 miliar. Periode ketiga, yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember dengan total dana Rp 500 miliar.

"Program Dana Abadi Perguruan Tinggi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. Setiap PTNBH harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal," kata Nadiem.

Selain dana abadi perguruan tinggi, Merdeka Belajar Episode ke-21 juga akan meluncurkan ekosistem penunjang berupa kebijakan dan sistem guna membangun tata kelola perguruan tinggi yang berdaya saing global. Kebijakan tersebut meliputi Sistem Penilaian Angka Kredit Baru, Basis Data dan Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BIMA), Science and Tchnology Index versi III (SINTA), serta Sistem World Class University (WCU) Analytics dan PTNBH Analytics.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan pendanaan di pendidikan tinggi karena inovasi hanya dapat tercipta dengan kolaborasi," kata Nadiem.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pemanfaatan Dana Abadi Perguruan Tinggi demi pemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Menkeu, Sri Mulyani menyampaikan, dengan adanya Dana Abadi Perguruan Tinggi ia berharap bisa semakin banyak kolaborasi, inovasi, dan kreativitas yang terjadi di perguruan tinggi. "Terutama institusi berbadan hukum supaya mereka lebih maju secara percaya diri," kata Sri yang juga memberikan sambutan pada kesempatan itu.

Lebih lanjut, Sri menyampaikan, perguruan tinggi harus menjadi pusat pendidikan yang mencerahkan bangsa. Dengan begitu, Indonesia bisa memiliki orang-orang terbaik yang terus memperbaiki tata kelola, sumber daya, mekanisme, birokrasi, akuntabilitas dan hasil dari berbagai program ataupun kebijakan. Dukungan yang pihaknya lakukan dalam peluncuran kebijakan itu ia sebut menjadi amanah bagi perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan tinggi di masa depan yang lebih baik lagi.

"Saya mengapresiasi seluruh kebijakan Merdeka Belajar dari episode pertama hingga saat ini di tengah evaluasi program yang terus dilakukan. Namun, kami dukung terus mendukung pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia dengan kuat dan penuh komitmen," kata Sri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement