REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, duet Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak akan menyelesaikan persoalan eksploitasi terhadap politik identitas. Menurut dia, menyatukan representasi dua kutub politik yang saling berseberangan itu justru dapat melanggengkan politik identitas.
"Karenanya mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini dihadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," ujar Kamhar dalam keterangan tertulisnya kepada Republika di Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Baca: Anies Tutup Semua Outlet Holywings, Gus Nadir: Tambah Pengangguran
Dia berpendapat, salah satu sumber polarisasi dan politik identitas ada pada presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Menurut Kamhar, jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas sekaligus ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, maka ambang batas pencalonan presiden yang mesti ditinjau ulang.
Kamhar mengatakan, hal tersebut agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi. Selain itu, banyaknya kontestan akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik serta peningkatan kritisisme publik.
"Karenanya, jika Pak Jokowi ingin dikenang dan tercatat dengan baik pada sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini, masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung," kata Kamhar.
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan duet pemersatu bangsa Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies dan Ganjar termasuk capres yang direkomendasikan Partai Nasdem menyambut Pilpres 2024.
Baca: Melayat Eril, Ganjar Pranowo Dijamu Ridwan Kamil dan Bertemu Ustadz Khalid Basalamah
Ikuti Whatsapp Channel Republika