REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 1.500 yang akan diberlakukan pemerintah membuat Organda Bekasi menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.

“Pertama, kami akan melakukan evaluasi trayek terhadap angkutan-angkutan kota. Kedua, kami akan melakukan konsolidasi masalah wacana kenaikan BBM dengan para perwakilan pengusaha,” ujar Ketua Organda Bekasi, Indra Hermawana, Senin (5/3).

Menurut Indra, proses konsolidasi akan memakan waktu seminggu hingga dua minggu. “Karena konsolidasi ini akan berupa rapat bersama anggota DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan. Maka dari itu kenaikan BBM pemerintah tidak akan langsung efektif pada hari itu, juga bagi para pengguna angkutan umum karena membutuhkan waktu untuk penyesuaian,” jelasnya.

Indra mengatakan pihaknya akan meminta para pengusaha angkutan umum untuk menurunkan setoran agar tidak memberatkan para sopir angkot. “Kami juga berharap kepada pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit terhadap pembelian angkot yang mencapai 12 sampai 15 persen. Bandingkan dengan suku bunga kredit kendaraan pribadi yang hanya enam hingga delapan persen,” ujarnya.

Kenaikan tarif angkutan umum di Bekasi direncanakan akan berkisar sekitar 30-35 persen. Tapi bisa saja sampai 40 persen untuk bus-bus dalam kota. Intinya, jelas Indra, pemerintah harus lebih bisa memerhatikan kondisi angkutan umum dimana pun.

“Peremajaan angkutan umum harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun hingga saat ini peremajaan masih dilakukan setengah-setengah. Kondisi ini yang menyebabkan banyaknya angkutan umum tidak layak jalan dan akan bangkrut apabila ditambah dengan kenaikan BBM," pungkas Indra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika