REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN - Bentrokan antar warga dan TNI yang menyebabkan tujuh warga mengalami luka tembak, tidak menyebabkan sikap warga desa di pesisir selatan Kabupaten Kebumen berubah. Mereka tetap bertekad untuk menolak kegiatan latihan di kawasan pesisir tersebut.

Sikap penolakan tersebut, diungkapkan dalam aksi pemasanga spanduk yang dilaksanakan Sabtu (14/5). Dalam aksi tersebut, puluhan warga tidak menggelar mimbar bebas sebagaimana aksi seperti biasanya. Namun warga melakukan aksi dengan memasang spanduk yang intinya berisi kalimat penolakan terhadap kegiatan latihan.

Spanduk yang antara lain bertuliskan 'Jadikan Kawasan Urut Sewu sebagai Lahan Pertanian dan Pariwisata' dan 'Warga Bersatu, Tolak Latihan TNI'. Spanduk tersebut dipasang di beberapa titik ruas jalan lingkar selatan-selatan (JLSS) di wilayah Setrojenar, maupun di beberapa ruas jalan kecil yang menghubungkan JLSS dengan kawasan pantai.

Koordinator aksi, Paryono (42), warga Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, menyatakan aksi warga ini dipicu pernyataan Pangdam IV Diponegoro yang sebelumnya menyatakan akan tetap melakukan latihan TNI di Pantai Bocor Desa Setrojenar.

"Beberapa media massa, beberapa waktu lalu memberitakan pernyataan Pangdam yang menyatakan akan tetap menggelar latihan di Pantai Bocor pada Juli mendatang. Karena itulah, kami menggelar aksi pernyataan sikap menolak latihan tersebut," katanya.

Dia menilai, kasus bentrokan antar TNI dan warga yang terjadi beberapa waktu lalu, sebenarnya tidak perlu terjadi bila pihak TNI memahami status tanah yang kini dijadikan ajang latihan TNI. Menurutnya, meski sebelumnya ada lahan di pesisir yang sebelumnya sering dijadikan lokasi latihan uji coba senjata milik TNI-AD, namun lokasinya kini sudah dikelilingi lahan pertanian penduduk.

Dalam perkembangan selanjutnya, area latihan TNI ini justru makin meluas yang menyebabkan banyak warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi latihan,  tidak bisa melakukan kegiatan pertaniannya saat latihan diselenggarakan. "Hal inilah yang menyebabkan warga banyak menolak kegiatan latihan tersebut," katanya. 

Paryono menilai, melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, kawasan tersebut memang sudah tidak layak lagi dijadikan lokasi latihan TNI. "Ini bukan berarti kita tidak mendukung kegiatan TNI dalam melakukan latihan. Tapi karena kawasan ini sudah tidak sesuai lagi untuk kegiatan latihan TNI," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika