REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON – Bakal calon gubernur (Balongub) Banten Ratu Atut Chosiyah, hampir dipastikan berdampingan dengan Rano Karno, menyusul rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Penetapan pasangan Atut - Rano Karno tinggal menunggu sinyal dari DPP Partai Golkar dan partai koalisi.
"Ibu tentu akan meyakinkan parpol koalisi yang lain terkait keputusan PDIP yang merekomendasikan Rano Karno," kata Atut usai menyampaikan visi misi dihadapan peserta Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Banten di Kota Cilegon, Selasa (5/7).
Upaya ini dilakukan untuk menyatukan komitmen bersama seluruh parpol koalisi sebelum deklarasi pencalonan. Atut menyambut baik keluarnya rekomendasi tersebut yang menetapkan dirinya dan Rano Karno sebagai cagub dan cawagub. Untuk menyakinkan Partai Golkan dan partai koalisi lainnya, Atut akan menyampaikan hasil survei bakal calon wakil gubernur untuk kemudian ditentukan secara resmi.
Atut mengungkapkan, saat ini kandidat cawagub sudah mengerucut pada 12 nama dan Rano Karno menempati peringkat tertinggi. "Insya Allah dengan hasil survei dari lembaga independen, intern parpol, dan melihat data yang realistis, semua parpol koalisi akan tercapai kesepakatan," katanya.
Menurut Atut, Rano merupakan sosok yang memiliki modal pengalaman sebagai wakil bupati Tangerang sehingga paham tentang brokrasi. Saat didesak kepastian berpasangan dengan Rano, Atut belum menjawab secara pasti. Hanya saja pilihannya sudah bisa ditebak dari hasil survei calon karena hasil survei merupakan data yang realistis.
Sebelumnya, dalam pembukaan Rakerdasus, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Sidharto Danusubroto menyampaikan keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai cagub dan cawagub yang diusung oleh PDIP.
"Saya menyampaikan pesan dan rekomendasi yang disampaikan oleh ketua umum DPP PDIP yang menyebutkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Calon Gubernur Banten dan Rano Karno sebagai Calon Wakil Gubernur Banten," kata Sidarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika