REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG - Impor beras yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diklaim demi kepentingan warganya. Beras impor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras miskin (raskin) dan cadangan beras.

''Apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat,'' ujar Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bibit Waluyo, saat ditemui di Gedung Gubernur Provinsi Jateng, Semarang.

Dirinya membenarkan jika Jawa Tengah mengalami surplus beras. ''Surplus itu betul, datanya ada, bisa dipertanggungjawabkan,'' ucapnya.

Meski demikian, Bulog belum mampu memenuhi kebutuhan raskin dan cadangan bagi warga. Sejak awal 2011 yakni Januari, Februari dan Maret, itu terjadi kulminasi panen raya Jateng. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 5.060. Sedangkan, harga beras dan gabah di luaran sebesar Rp 6.000 hingga Rp 6.500.

"Harga yang ditetapkan pemerintah tidak mengejar,'' kata Bibit. Ini membuat Bulog tak berani membeli beras dari petani.

Dirinya menjelaskan sudah beberapa kali mengirim surat kepada pemerintah pusat agar menaikkan HPP. Meski secara perlahan sudah dinaikkan, tapi harga di luaran tetap tidak terkejar. Jika tidak impor, maka gudang beras akan kosong dalam memenuhi raskin.

Raskin yang dibutuhkan tiap bulannya sebanyak 6.000 ton. Berarti untuk keperluan raskin pada Oktober, November dan Desember dibutuhkan 18 ribu ton beras. ''Bagaimana bisa memberikan raskin kalau gudang kosong. Jadi, kesimpulannya harus impor beras,'' ucap Bibit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika