REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Keberadaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau yang menjamur, sebagiannya didirikan oleh para pejabat, tetapi seolah mengusung misi atasnama rakyat, namun tujuan utamanya untuk mendapatkan anggaran pembinaan.
Kepala Bidang Fasilias Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, serta Politik (Kesbanglinmaspol) Provinsi Riau, Zulhelmi, mengatakan itu, Kamis (19/1).
"Seharusnya kan seluruhnya, baik itu Ormas atau LSM yang dibentuk pejabat maupun yang dibentuk masyarakat sendiri, harus sama-sama mendapat perhatian pemerintah, termasuk sama-sama diberi dana pembinaan sama," katanya.
Kendati dia tidak bersedia merinci, mana Ormas atau LSM 'plat merah', dan yang benar-benar didirikan oleh masyarakat umum, namun dikatakannya, situasi diskriminatif ini harus segera diakhiri.
"Singkat cerita, dan ini sering menjadi persoalan yang kami hadapi, ialah, banyak Ormas dan LSM yang didirikan pejabat, namun mengatasnamakan rakyat, ternyata dengan mudah pula mereka mendapatkan anggaran untuk pembinaan Ormas atau LSM-nya. Itu tentu sangat kami sayangkan," ujarnya.