REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan empat proyek kereta api yang menjadi prioritas hingga 2024. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan terdapat empat Major Project RPJMN 2020-2024 yang menjadi perhatian utama dalam pembangunannya. 

“Keempat Major Project tersebut mencakup Kereta Api Makassar - Parepare, Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung, Peningkatan Kecepatan Jakarta – Surabaya Tahap I Jakarta - Semarang, dan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar),” kata Zulfikri, Rabu (6/7/2022). 

Untuk memaksimalkan sumber daya dalam mewujudkan pembangunan, Zulfikri menyebut skema pembiayaan alternatif akan dimanfaatkan. Dia menegaskan, pembangunan pembiayaan alternatif selain APBN terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dalam membangun infrastruktur perkeretaapian di Indonesia. 

“Kami mendorong peran aktif Swasta/BUMN dan Pemda dengan skema pembiayaan alternatif, mengupayakan utilisasi aset BMN melalui skema kerjasama, hingga memberikan perizinan yang cepat dan mudah kepada badan usaha dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan perkeretaapian,” jelas Zulfikri. 

Beberapa pekerjaan pembangunan yang sudah memanfaatkan pembiayaan alternatif melalui skema konsesi diantaranya ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, reaktivasi jalur KA Cibatu-Garut, hingga pengembangan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta. Skema konsesi juga diterapkan pada pengembangan Segmen I Sumatera Bagian Selatan, Stasiun Baru Jatake, Stasiun Sukacinta - Serdang, dan Pengembangan Stasiun Tigaraksa. 

“Selain konsesi, kami jug memanfaatkan skema KPBU seperti pada pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang saat ini sudah hampir 100 persen pengerjaannya,” tutur Zulfikri.

Peningkatan keselamatan, peningkatan pelayanan, hingga kendala yang dihadapi dalam membangun sektor perkeretaapian juga diupayakan. Zulfikri memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan keselamatan di sektor perkeretaapian dan meminimalkan korban hingga nol jiwa secara berturut-turut dari 2020 hingga 2022.

“Khusus untuk penanganan perlintasan sebidang, kami berkolaborasi dan mengajak seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Zulfikri.

Terkait dengan peningkatan pelayanan, Zulfikri menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan On Time Performance (OTP) pada 2022 menjadi 89 persen dari sebelumnya hanya 67 persen pada tahun 2019. Peningkatan OTP tersebut menurutnya sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh DJKA yang mencakup pembangunan jalur ganda KA, peningkatan jalur dan fasilitas operasi existing, pengurangan kepadatan dan intensitas persilangan lalu lintas, serta pengawasan realisasi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).

Ikuti Whatsapp Channel Republika