REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Badan Penanganan Bencana Daerah Jawa Timur mendirikan pos terpadu sebagai pengendalian dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 10 titik di wilayah setempat."Ini dilakukan untuk pembatasan lalu lintas serta pengetatan mobilitas ternak yang masuk dan keluar di wilayah Jatim," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Budi Santosa di Surabaya, Kamis (7/7/2022).
Sebanyak 10 titik Pos Pengamanan Terpadu Pengendalian Penanganan PMK (PTP2 PMK) didirikan di Penyeberangan ASDP Banyuwangi, Exit tol Ngawi, Kecamatan Mantingan Ngawi, Kecamatan Jenu Tuban dan akses Jembatan Suramadu sisi Surabaya.Berikutnya di Kecamatan Plaosan Magetan, Kecamatan Punung Pacitan, Kecamatan Donorojo Pacitan, Kecamatan Badegan Ponorogo dan Kecamatan Padangan Bojonegoro.
Posko terpadu melibatkan BPBD kabupaten/kota, TNI dan Polri, Dinas Peternakan kabupaten/kota, Dinas Perhubungan kabupaten/kota hingga Satgas PMK kecamatan. Hewan ternak dan produk hewan yang termasuk dalam pengendalian posko, kata dia, adalah hewan ternak ruminansia dan babi, serta produk hewan rentan PMK seperti daging segar dan kulit.
Ia juga telah meminta BPBD di delapan kabupaten/kota yang membawahi 10 titik lokasi posko untuk mendukung kegiatan keposkoan.Rencananya, kegiatan posko terpadu pengendalian PMK akan berlangsung hingga 15 Juli 2022.Selain itu, untuk memperkuat fungsi keposkoan, BPBD Jatim juga akan menurunkan tim monitoring di semua posko terpadu untuk melihat progres dan capaian kerja dalam melakukan pengendalian lalu lintas hewan ternak rentan PMK.
Sebelum pendirian posko, Tim BPBD Jatim juga telah melakukan upaya pencegahan penyebaran virus PMK dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke pasar hewan, rumah potong hewan dan kandang ternak. Hingga awal Juli, lanjut dia, tim dari BPBD Jatim telah melakukan penyemprotan di 32 kabupaten/kota."Sebaran sasarannya di 128 lokasi pasar hewan, 112 rumah potong hewan dan 28 kandang hewan," ucap Budi Santosa.
"Nantinya yang melintas wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk antardaerah atau antarprovinsi, kecuali dari Bali yang masuk atau keluar tidak diperbolehkan," katanya.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menetapkan wabah PMK ternak sebagai keadaan darurat.Penetapan status darurat tersebut ditandatangani Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melalui Surat Keputusan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika