REPUBLIKA.CO.ID, Dalam rapat terbatas antara pemerintah dan pihak BPJS Kesehatan, dicapai kesepakatan untuk menaikkan iuran sebagai salah satu langkah mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang tahun ini mencapai Rp 28 triliun. Tentu kenaikan iuran ini akan menambah beban masyarakat.

Padahal, selama ini masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Rumah sakit mitra BPJS juga banyak mendapat komplain karena pihak BPJS menunggak pembayaran mereka.

Jadi, menikmati pelayanan kesehatan via BPJS selama ini masih jauh dari kata memuaskan. Seperti inilah yang terjadi ketika pelayanan kesehatan masyarakat yang harusnya menjadi tanggung jawab negara diserahkan ke pihak lain dengan mekanisme asuransi.

Akses layanan berkelas membuat masyarakat hanya dilayani sesuai dengan kemampuan bayarnya, bukan sesuai kebutuhannya. Indonesia dengan segala potensi kekayaan alamnya harusnya bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya, termasuk pelayanan kesehatan memadai dengan biaya murah bahkan gratis.

PENGIRIM: Tolawati, Makassar

Ikuti Whatsapp Channel Republika