Selasa 12 Jul 2022 17:47 WIB

Revisi UU Pengumpulan Uang dan Barang Harus Utamakan Transparansi 

UU 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang tidak lagi relevan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Ilustrasi. Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB) tidak lagi relevan, terutama terkait transparansi.
Foto: republika/mgrol100
Ilustrasi. Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB) tidak lagi relevan, terutama terkait transparansi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyetujui revisi Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB). Sebab, menurutnya UU PUB tidak lagi relevan diterapkan saat ini. 

"Betul saya setuju UU no  9 tahun1961, tentang  Pengumpulan Uang dan Barang, perlu disempurnakan, karena sudah tidak relevan lagi. Terutama terkait dengan hal belum mengedepankan azas transparansi," kata Nanang kepada Republika, Selasa (12/7/2022). 

Baca Juga

Selain itu, ia menilai sanksinya terlalu rendah, yaitu hanya 3 bulan dan Rp 10 ribu. UU PUB juga belum mengatur besarnya dana operasional yang diizinkan.

"Belum diatur mengenai mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban," ucapnya. 

UU PUB belum masuk prolegnas 2020-2024. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, Komisi VIII berencana untuk dapat memasukkan revisi UU PUB ke dalam prolegnas.

"Namun karena belum masuk dalam program lima tahunan, maka seusai reses segera akan kita usulkan tambahan RUU tersebut," ungkapnya. 

Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi saat ini dan ke depan. Ia mendorong agar undang-undang tersebut bisa segera direvisi.

"Perlu disempurnakan regulasi yang mengatur pengumpulan donasi masyarakat, baik berupa uang maupun barang," kata Luqman kepada Republika, Senin (11/7/2022). 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai aspek akuntabilitas peru diatur dalam perbaikan UU PUB nantinya. Selain itu perlu juga diperkuat kontrol publik dan pemerintah. 

"Salah satunya masalah akuntabilitas. Hal lainnya, masalah lainnya, mekanisme kontrol publik dan pemerintah, perlu norma yang kuat," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement