REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Posisi fiskal Malaysia masih kuat dan utang pemerintah federal terkendali. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul, Kamis (14/7/2022).
Dalam pernyataan dari Kementerian Keuangan Malaysia, Zafrul mengatakan utang pemerintah federal terkendali berdasarkan faktor, pemerintah sangat disiplin dan tidak pernah gagal membayar bunga dan utang jatuh tempo.
"Itu membuktikan reputasi dan kemampuan Malaysia sebagai debitur dengan catatan pembayaran yang baik, ujar dia.
Pengelolaan utang yang hati-hati juga dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 98 (1) (b) Konstitusi Federal menetapkan bahwa pemerintah harus selalu memprioritaskan beban utang (debt charges) di atas biaya operasional lainnya.
Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 menetapkan bahwa pinjaman luar negeri (offshore borrowings) tidak boleh melebihi 35 miliar ringgit Malaysia (RM) (sekitar Rp118,815 triliun). Pada akhir Juni, utang Malaysia mencapai RM29,4 miliar (sekitar Rp99,804 triliun).
Selain itu, ia mengatakan tingkat utang resmi pemerintah tidak boleh melebihi 65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada akhir Juni, tingkat utang mencapai 60,4 persen dari PDB.Ia juga mengatakan97 persen total utang pemerintah federal dalam denominasi ringgit.
Hal itu mencerminkan pengelolaan utang yang hati-hati karena risiko nilai tukar mata uang asing (foreign exchange risk) menjadi minimal, ujar dia.Ia menjelaskan bahwa tingkat utang yang tinggi tidak berarti negara tersebut berisiko bangkrut.Berbagai lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global, Fitch dan Moody's terus-menerus menilai tingkat utang suatu negara bersama faktor-faktor lain, seperti kerangka fiskal yang hati-hati, tata kelola yang baik dan posisi eksternal yang baik, serta kekuatan ekonomi.Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengakui bahwa posisi utang Malaysia masih pada level yang terkendali.
Baru-baru ini, ia mengatakan, S&P memperhitungkan bahwa perencanaan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendukung penguatan posisi fiskal negara.Berdasarkan faktor-faktor di atas, ia mengatakan Kemenkeu juga ingin membantah tudingan jahat dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa Malaysia akan segera bangkrut seperti sebuah negara di Asia Selatan belakangan ini.
Ia juga mengatakan bahwa kementerian telah mengajukan laporan kepada Komisi Komunikasi dan Multimedia (MCMC) tentang laporan palsu di media sosial mengenai status utang Malaysia karena dapat membingungkan masyarakat dan berdampak pada kepercayaan investor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika