Selasa 19 Jul 2022 09:06 WIB

Senator DPD: Menteri PU Sebaiknya Jangan Gegabah Dalam Membangun IKN

Jangan sampai nasib IKN seperti kereta api cepat.

Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Titik nol itu merupakan satu referensi atau patokan untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan laut, Pemerintah pusat melalui Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022.
Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Titik nol itu merupakan satu referensi atau patokan untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan laut, Pemerintah pusat melalui Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD, Abdul Kholik, mengatakan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) lebih mudah dari pada membangun Jakarta bisa menyesatkan. Hal ini karena kondisi lahan dan medan di kawasan IKN masih memiliki kesulitan yang tinggi. Apalagi sebagian lahan bekas areal tambang.

'' Pembangunan IKN masih menyisakan banyak sekali masalah. Sebagai pengingat pemerintah seringkali menyederhanakan masalah ketika akan membangun infrastruktur. Contohnya ini sudah terjadi pada pembangunan kereta api cepat yang kini terus molor dan biaya membangkak dari perkiraan awal. Manfaat kereta cepat pun dinilai banyak pihak tak signifikan sehingga tidak jelas apa tujuannya dibangun kereta api cepat itu,'' kata Abdul Kholik di Jakarta, (19/02/2022).

Kholik mengatakan, belajar dari proyek kereta api cepat, pembangunan IKN harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Pernyataan menteri pekerjaan umum seperti itu tidak diperlukan karena terkesan gegabah.''Menteri Pekerjaan umum lebih baik mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membangunan IKN."

''Selain kereta api cepat pembangunan kereta LRT juga tetap belum jelas kapan selesai dan kapan bisa digunakan. Ini belum lagi pemberian pengoperasian pada kereta LRT itu? Ini semua harus dipertimbangkan. Jangan sampai nasib IKN seperti kereta cepat dan LRT yang tidak jelas urgensinya,'' ujar Kholik.

Diingatkan Kholik, pembangunan IKN adalah megaproyek yang membutuhkan waktu panjang dan dana sangat besar. Apalagi kondisi ekonomi nasional dan dunia tengah menghadapi krisis. Sekain itu banyak negara yang kini sudah terancam brangkut.''Pesan dari Ibu Megawati agar Indonesia jangan sampai mengalami seperti Srilanka perlu menjadi renungan. Itu peringatan yang bagus untuk kita semua,'' tegas Abdul Kholik.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement